Padang, Sindotime-Darurat sampah yang melanda Sumbar saat ini hendaknya harus disikapi serius oleh masing-masing kabupaten/kota. Salah satunya melalui pemberdayaan bank sampah di berbagai nagari yang ada di ranah Minang.
Dengan adanya bank sampah, dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini juga yang mendasari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan Pemberdayaan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus bank sampah di Sumbar.
“Ini adalah program KLHK. Jadi target kami, tidak ada lagi TPA sampah pada 2030. Sehingga mau tak mau, harus dilakukan pengurangan sampah sebesar-besarnya. Jadi kita perlu meningkatkan kapasitas bank sampah melalui Basic Businees and Empower Skills Training (BBEST),” ujar Direktur Pengurangan Sampah KLHK, Vinda Damayanti usai Bimtek pengurus bank sampah di Mercure Hotel, Rabu (15/5/2024).
Selama ini kapasitas pengurus bank sampah masih banyak yang belum maju, karena itu pihak KLHK ingin men-trasformasi ilmu kepada pengurus bank sampah agar bisa menjadi social entrepreneurship.
Dari sistem informasi management bank sampah KLHK, saat ini ada sekitar 12.000 bank sampah unit dan 249 bank sampah induk di Indonesia. Untuk bank sampah unit ini memang baru sampai ke tingkat RW, namun pihaknya terus mendorong agar bank sampah ini agar hadir hingga tingkat RT.
Dia juga tidak menampik jika tantangan yang dihadapi bank sampah saat ini juga cukup besar. Karena fungsi bank sampah ini tidak hanya sebagai tempat pengumpulan sampah, namun juga meng-edukasi dan mengubah prilaku masyarakat agar mau melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.
Selain itu, sarana dan prasarana seperti mesin press atau timbangan yang lebih besar juga menjadi kendala bagi pengembangan bank sampah saat ini. Sebagai motivasi, pihaknya juga mengadakan kompetisi antar bank sampah. Mereka yang menang, mendapatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
“Yang terbaru juga ada dana pengelolaan lingkungan hidup di Kementerian Keuangan, ini untuk pemberdayaan pelaku UMKM. Namun untuk kriterianya masih dalam pembahasan dengan Kemenkeu. Tentunya kita akan upayakan ini soft loan (bunga rendah),” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi
mengatakan, dengan motto Sumbar Bersatu (Sumatera Barat Bersih Sampah Terpadu)
pihaknya akan menggerakan seluruh elemen, baik itu swasta, BUMN, BUMD,
Pemko/Pemkab, pusat, ibu rumah tangga dan anak muda agar bisa membentuk satu
nagari satu tempat pengolahan sampah. Bisa jadi TPST, TPS 3R dan juga bank
sampah.
Ini untuk mendorong agar target pengurangan sampah 30 persen dan 74 persen pengolahan pada 2025 bisa tercapai. Sementara di satu sisi, TPA di Sumbar yang menggunakan landfile juga terancam penuh. Seperti misalnya TPA sementara di Payakumbuh, di mana volume sampah yang masuk tidak sesuai dengan ketersediaan lokasi.
“Jadi ini perlu keseriusan dari kabupaten/kota untuk menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah ini. Kami di Pemprov juga berkomitmen untuk itu, seperti pemberdayaan pengurus bank sampah melalui bimtek, agar bisa meningkatkan pendapatan mereka. Karena bank sampah ini nantinya yang diharapkan jadi leading sector untuk pengurangan sampah,” ungkapnya.
Jadi ke depan, sesuai dengan permintaan KLHK, Pemprov juga harus melakukan pelatihan pengurus bank sampah ke seluruh pengurus bank sampah yang ada di Sumbar. Begitu juga dengan Pemkab/Pemko yang juga harus melakukan pelatihan terhadap pengurus bank sampah yang ada di daerah mereka masing-masing.(zoe)
Posting Komentar