Padang, Sindotime-Pemprov Sumbar memiliki komitmen kuat
untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Meski pun, saat ini
tengah diterpa banyak kendala non teknis, seperti bencana yang melanda Sumbar
secara bertubi-tubi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumbar, Medi Iswandi menyebut itu penting untuk akselerasi pembangunan
daerah.
"Kita sangat komit dengan hal ini. Sebab, realisasi
kegiatan pemerintah akan berdampak positif untuk laju pembangunan daerah,"
sebut Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi di Padang, Jumat, 28 Juni 2024.
Di kesempatan terpisah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan
(Adpim) Setdaprov Sumbar Mursalim mengatakan hadirnya data realisasi kegiatan
di Dashboard adalah bentuk tranparansi Pemprov Sumbar dalam menjalankan roda
pemerintahan.
Meski begitu katanya, ada beberapa hal yang mempengaruhi
capaian kegiatan. Sehingga begitu terlihat di Dashboard realisasinya masih
rendah.
Menurutnya, berbagai upaya untuk percepatan realisasi
kegiatan Pemprov Sumbar telah dan terus dilakukan, komitmen itu selalu dijaga,
demi terwujudnya Sumbar madani, unggul dan berkelanjutan.
Bahkan, rapat untuk percepatan realisasi tersebut secara
berkala setiap bulannya terus dilakukan. Dengan begitu, setiap kendala dapat
terpecahkan dan tidak ada kegiatan yang tidak berjalan.
Disebutkannya, secara umum, rendahnya realisasi yang
terlihat pada Dashboard pembangunan itu disebabkan beberapa hal seperti, belum
terlaksananya beberapa kegiatan di OPD akibat mengalami pergeseran anggaran
sehingga membutuhkan waktu untuk dapat digunakan kembali.
Selain itu, terjadinya mutasi dan rotasi pejabat pelaksana
kegiatan (KPA /PPTK) di beberapa OPD. Kondisi ini, sulit dihindari karena
sebagian pengelola kegiatan telah memasuki usia pensiun. Tentu, hal ini cukup
mempengaruhi kecepatan pelaksanaan kegiatan.
Kendala lainnya, juga adanya rasionalisasi anggaran untuk
penanganan bencana masih berproses. Menurutnya faktor bencana ini yang paling
besar perannya dalam membuat laju realisasi kegiatan Pemprov Sumbar melambat.
Sebab, Pemprov Sumbar harus mengkaji ulang sejumlah kegiatan
agar dapat dimaksimalkan untuk penanganan bencana. Apalagi, kapan terjadinya
bencana tidak dapat diperkirakan. Sehingga sejumlah kegiatan yang diagendakan
tidak dapat langsung berjalan.
"Kita tahu belakangan ini Sumbar sering dilanda
bencana. Bahkan kondisinya sangat parah. Tentu dalam penanganan bencana harus
ada skala prioritas, maka harus ada penyesuaian dalam penggunaan
anggaran,"ujar Mursalim.
Tercatat ada dua bencana besar yang melanda Sumbar pada
2024. Pertama banjir melanda tiga daerah pada bulan Maret 2024, yakni Kota
Padang, Padang Pariaman dan terparah melanda Pesisir Selatan yang menelan
belasan korban jiwa.
Kemudian banjir dan lahar dingin pada 11 Mei 2024 melanda
tiga daerah lagi, Agam Tanah Datar dan Padang Panjang. Tak kalah parahnya,
banjir yang bersamaan dengan lahar dingin juga menyebabkan puluhan orang
meninggal dunia.
Tidak hanya korban jiwa, bencana itu juga menyebabkan
kerugian besar pada sejumlah lahan pertanian, pemukiman warga dan
infrastruktur. Melihat kondisi itu, maka Pemprov Sumbar harus mengalihkan sejumlah
anggarannya untuk penanganan bencana.
"Kondisi ini jelas membutuhkan penanganan yang
berkaitan dengan kegiatan. Secara tidak langsung, berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan pada setiap OPD," jelasnya.
Untuk itu, Mursalim menjelaskan jika kondisi normal, maka
serapan anggaran Pemprov Sumbar tidak akan jauh di bawah target. Karena
perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah disiapkan dengan matang sejak
jauh-jauh hari.
"Kita di Pemprov Sumbar sudah diarahkan pimpinan untuk
cepat melaksanakan kegiatan. Hanya saja kondisi bencana ini sangat mempengaruhi
kinerja kita,"tukuknya.
Diketahui sebelumnya data dashboard.sumbarprov.go.id
realisasi kegiatan Pemprov Sumbar terlihat sedikit melambat. Dilihat per
tanggal 27 Juni 2024, realisai fisik sudah mencapai 42,14 persen dari target
53,48 persen. Untuk realisasi keuangan sudah mencapai 29,65 persen dari target
42,78 persen.
Khusus untuk Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan
Hortikulturu (Dipertahor) Sumbar, Kepala Dinas Dipertahor Febrina Tri Susila
Putri mengatakan berkaitan dengan realisasi fisik dan keuangan, saat ini
Dipertahor Sumbar memang sedang melakukan proses verifikasi lapangan terhadap
usulan kelompok dan penyusunan perencanaan terhadap kegiatan fisik.
Hal itu tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan peraturan
perundangan yang berlaku. Diharapan dalam triwulan 3 ini proses
penyediaan/pembangunan fisik sudah mulai berjalan.
"Kita sedang dalam proses verifikasi terhadap sejumlah
usulan, mudah-mudahan triwulan 3 kita akan berjalan lebih
kencang,"pungkasnya. (*/zoe)
Posting Komentar