Rakor Pokja PPS Sumbar Tahun 2024, Pentingnya Pengelolaan Perhutanan Sosial

DIBAHAS: Rakor Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS Sumbar) tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Sumb...

DIBAHAS: Rakor Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS Sumbar) tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Sumbar di Padang, Senin (26/08/2024).(sumber: pemprov sumbar)

Padang, Sindotime-Perhutanan Sosial merupakan upaya yang berkontribusi positif dalam pelestarian hutan. Ini terungkap saat Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokja PPS Sumbar) tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Sumbar di Padang, Senin (26/08/2024).

“Di Perhutanan Sosial ini ada visi ketiga Pemprov Sumbar. Ini untuk memperbaiki pendapatan petani hutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumbar, Arry Yuswandi didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar saat memberikan sambutan.

Secara geografis Sumbar memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang tinggi. Namun masih terjadi praktik pengelolaan hutan yang tidak sesuai di lapangan. Hutan sebagai sumber daya alam harus dikelola dengan baik, tujuannya agar dapat bermanfaat bagi manusia dan alam itu sendiri.

Pemberian akses pengelolaan hutan ini nantinya diharapkan dapat memunculkan komoditi hasil hutan bukan kayu serta menumbuhkan peluang ekowisata. Selain itu juga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis hutan dan bersifat multisektor.

Dari data Dinas Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, 1,5 juta hektar hutan dimiliki Pemprov Sumbar. Sebesar 81,90 persen nagari di Sumbar berada dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dan Sumbar merupakan pelopor implementasi spirit perhutanan di Indonesia. Dan juga menjadi provinsi pertama yang memiliki peraturan daerah terkait Perhutanan Sosial.

Rakor Pokja PPS Sumbar tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut upaya percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hadir pada kesempatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar, swasta, lembaga Badan Usaha Milik negara (BUMN), dan Non-Government Organization (NGO). 

Rakor ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama membahas evaluasi pelaksanaan Pokja tahun 2023. Lalu sesi kedua membahas draft rencana aksi Pokja di tahun 2024. Nantinya, rencana aksi ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas Pokja. (*/rel)