Padang, Sindotime-Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),
Mahyeldi, memberikan arahan dan langkah strategis dalam menyikapi angka inflasi
Sumbar yang termasuk tinggi. Sumbar saat ini menempati sepuluh besar inflasi
tertinggi di Indonesia dengan angka 4.04 persen. Mahyeldi yang akrab disapa
Buya ini menyatakan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di
Sumbar.
“Sumatera Barat untuk bulan Juni ini, termasuk yang
tertinggi inflasinya, di nomor empat, 4,04 persen. Tahun 2023 termasuk yang
terbaik, sekarang gantian. Insyaa allah ini akan segera ditekan dalam
bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu dibutuhkan langkah yang konkret dalam
mengatasi ini,” ungkap Buya pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar di Padang, Rabu (31/7/2024).
Mahyeldi melanjutkan, terdapat sepuluh daerah di Sumbar yang
mengalami penurunan indeks perkembangan harga. Hasil ini didapat dari Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) pada Senin (29/7/2024) lalu.
“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komunikasi antar
kabupaten/kota sebagai upaya kita dalam menekan angka inflasi di Sumbar,”
lanjut Mahyeldi.
Mahyeldi pun memberikan beberapa strategi dan arah kebijakan
untuk menyikapi inflasi ini, seperti menindaklanjuti hasil Rakornas Inflasi
Mingguan oleh Kemendagri, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan
strategis, dan menambah daerah sentra produksi tanaman pangan baru.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan pentingnya memahami potensi bencana
alam di Sumbar, terutama di daerah produksi strategis pangan. Potensi bencana
alam ini berpeluang merusak lahan pertanian dan infrastruktur pendukung.
“Satu hal yang menarik bagi saya, Sumatera Barat ini
termasuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Untuk itu, kita harus fokus
dalam manajemen ekonomi yang berbasis potensi bencana. Dibutuhkan perbaikan
secara struktural untuk lahan pertanian pascabencana dan tentu butuh dukungan
pemerintah,” jelas Abdul.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Sumbar, Sugeng Arianto, berharap kemungkinan turunnya angka
inflasi di kisaran bulan Juni-Juli tahun ini. Selain itu, Sugeng juga
menjelaskan pentingnya kewaspadaan terhadap komoditas tertentu dalam menurunkan
inflasi.
“Bahkan sejak tahun sebelum 2023 inflasi di Sumatera Barat
ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian
komoditasnya berkisar di bawang merah, cabe merah, dan sekitarnya. Komoditas
ini perlu diwaspadai karena memiliki bobot yang besar,” ujar Sugeng.
Kegiatan High Level Meeting TPID ini juga dihadiri oleh
Asisten Dua Bidang Perekenomian dan Pembangunan, bupati walikota se-Sumbar,
Kepala Biro Perekenomian Sumbar, pimpinan wilayah Bulog Divre Sumbar, Kepala
OPD se-Sumbar, kepala instansi vertikal se-Sumbar, dan kepala bagian
perekonomian se-Sumbar. (*/zoe)
Posting Komentar