Padang, Sindotime-Bidang ketahanan pangan, merupakan prioritas
bagi Pemprov. Ini juga yang membuat Sumbar meraih peringkat 5 nasional di bidang
ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil
Gubernur Audy Joinaldy dalam mengawal realisasi Program Unggulan (Progul) “Sumbar
berkeadilan”.
Ini bisa terwujud berkat peningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur
pertanian dan perikanan berupa irigasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran
hasil pertanian dan perikanan. Hasilnya, ketahanan pangan Sumbar kini menempati
peringkat lima terbaik nasional.
Sejak 2021 Pemprov Sumbar konsisten mengalokasikan 10 persen APBD untuk sektor
pertanian. INi juga diikuti dengan pemeliharaan rutin kondisi 65.007 hektare
Daerah Irigasi (DI).
“Alhamdulillah, pemeliharaan jaringan irigasi selalu rutin
kita laksanakan sejak empat tahun terakhir, hingga kita berhasil meningkatkan
hasil produksi beberapa komoditas utama pertanian Sumbar termasuk padi,” ujar Gubernur
Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Jumat, (13/9/2024).
Berdasarkan data terakhir Distan Sumbar, capaian produksi padi Sumbar
tahun 2023 menembus angka 1,482,468 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Hingga menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di
Tanah Air. Guna mempertahankan hal itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi (SDA-BK) Sumbar juga terus berupaya memastikan ketersediaan supply
air serta kondisi jaringan irigasi yang layak.
Dinas SDABK Sumbar selama empat tahun terakhir telah menggelontorkan
ratusan milliar anggaran untuk kegiatan pemeliharaan 65 Daerah Irigasi (DI). Bahkan
pada 2021 lalu, anggaran pemeliharaan jaringan irigasi dialokasikan sebesar Rp 79,5
miliar. Tahun 2022 sebesar Rp 67,7 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 59,2 miliar,
serta tahun 2024 sebesar Rp 25,9 miliar.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar,
Ardiyansyah mengaku, selama empat tahun terakhir, indeks kinerja Irigasi Sumbar
terus mengalami peningkatan. Di 2024, indeks kinerja irigasi Sumbar Triwulan II
mencapai 72,11 persen, atau meningkat 3,39 persen dibandingkan 2020.
Ini tak terlepas dari keseriusan Dinas SDABK dalam melakukan
kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai amanat Permen PUPR nomor
12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan dalam upaya mempertahankan kondisi
daerah irigasi.
Dengan merekrut 439 personel pemeliharaan jaringan irigasi yang disebar ke
sembilan wilayah pengamatan jaringan irigasi. Mereka berasal dari masyarakat
sekitar yang setiap bulannya digaji sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi
(UMP) Sumbar.
Sebelum menjadi kewenangan provinsi, sebanyak 21 jaringan irigasi serta
bendungan sumber pengairan utama di Sumbar, mengalami kerusakan. Ini imbas dari
rentetan bencana alam yang melanda beberapa Kabupaten/Kota.
Hingga akhirnya Dinas SDABK Sumbar mengupayakan sejumlah langkah
penanganan seperti pemasangan kawat Bronjong Free Intake serta pembangunan
jembatan Bailey sementara di bendungan Koto Kandih Kabupaten Pesisir Selatan
dan sebagainya.
“Di APBD Perubahan, kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar
untuk penanganan irigasi di Koto Kandih ini. Pengerjaannya akan dimulai awal
Oktober ini, dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 35 miliar untuk
penanganan total dan pembangunan irigasi baru,” jelasnya.
Pemprov Sumbar juga telah mengusulkan melalui sumber pendanaan dari Dana Siap
Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).(*/zoe)
Posting Komentar