Padang, Sindotime-mahasiswa berperan mendorong dan mengawal
tata kelola pemerintahan. Ini merupakan salah satu prinsip utama dalam tata
kelola pemerintahan yang baik, yakni partisipasi publik. Oleh sebab itu,
pemerintah daerah memerlukan pemikiran kritis dan konstruktif dari mahasiswa
dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Menurutnya, ada lima prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang
baik. Profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, kepemimpinan, dan
partisipasi publik yang bisa dengan menawarkan konsep dan gagasan.
“Jadi mahasiswa perlu memberikan pandangannya, kalau ada
yang tidak sesuai. Ini dalam rangka mendorong terciptanya pembangunan yang adil
dan merata,” kata Asisten I Pemko Padang, Edy Hasymi saat menjadi pemateri
Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas
Ekasakti (Unes), Padang, Jumat (27/9/2024).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pengenalan Kehidupan
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fisipol Universitas Ekasakti. Di mana, Edi
Hasymi didapuk memberikan materi terkait Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesuonal, Akuntabel, Transparan, dan Mandiri Pada Era Globalisasi.
Selama ini, katanya, berbagai upaya Pemko Padang dalam
meningkatkan tata kelola pemerintahan, termasuk digitalisasi dalam pelayanan
publik. Seperti misalnya dalam kepengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang sudah
bisa dilakukan secara online.
Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin,
M,Pd menyebut, perlu menekankan kemandirian bagi para mahasiswanya dalam proses
perkuliahan.
Kemandirian mahasiswa ini tidak hanya sebatas pada aspek akademik, tetapi juga harus dibarengi dengan kemandirian emosional, digital, kultural, dan religius.(*/zoe)
Posting Komentar