WWW.SINDOTIME.COM

Kami juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi

Lima Provinsi jadi Pesaing Ketat Sumbar untuk Dapat IGA 2024

PEMAPARAN: Suasana persentase dashboard pembangunan pemprov sumbar di hadapan Tim Teknis Validasi Indeks Inovasi Daerah BKDN Kemendagri di Bappeda Sumbar, Senin (11/11).(zoe/sindotime)


Padang, Sindotime-Tim validasi Lapangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian terhadap Inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar untuk diikutsertakan dalam Innovation Government Adward (IGA) 2024.

Tim validasi Lapangan BSKDN Kemendagri dalam kunjungan ke Bappeda Sumbar pada Senin (11/11) meneyebut, persaingan untuk mendapatkan gelar IGA ini cukup ketat. Di mana Inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar ini akan bersaing dengan inovasi dari provinsi lainnya seperti Sumsel, DKI Jakarta, Jatim, Jateng dan Jabar, untuk bisa memenagi IGA yang puncak pelaksanaannya akan dilaksanakan di Surabaya pada 6 Desember mendatang.

Tim Teknis Validasi Indeks Inovasi Daerah BKDN Kemendagri, Wellem Abarua menyebut, ada 36 indikator yang menjadi penilaian pada IGA yang telah ditetapkan Kemendagri. Dan khusus untuk Sumbar sampai saat ini sudah memenuhi ke-36 indikator tersebut. Karena dari 10 daerah yang telah presentase, tujuh di antaranya daerah telah dilakukan validasi, termasuk Sumbar.

“Sudah memenuhi 36 indikator, ini bukan prestasi yang biasa saja. Mungkin saja nantinya Sumbar bisa menduduki peringkat top tri se-Indonesia nantinya,” katanya Wellem Abarua diamini anggota tim penilai IGA Abdul Rasyid saat melakukan penilaian di Bappeda Sumbar, Senin (11/11).

Diakui, dirinya juga sudah melihat inovasi-inovasi yang dilakukan daerah lainnya seperti Depok, Yogyakarta, Sumedang, namun tidak setransparan ini. Namun dengan dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini justru bisa diketahui informasi mengenai suatu kegiatan hingga ke PPTK. Sehingga masyarakat bisa langsung melihat kinerja ASN yang notabene adalah pelayanan masyarakat.

Harapannya ini juga bisa dijalankan daerah lainnya, seperti kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Bahkan, akan lebih bagus lagi jika ini bisa ditetapkan sebagai aplikasi wajib, sehingga pelaksanaannya bisa masif dilakukan.

Dia menambahkan, agar ada tampilan background dari dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini, dengan menonjolkan kultur dari minangkabau seperti dengan latarbelakang rumah gadang, keindahan alam, budaya dan sebagainya untuk setiap tampilannya.

Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengaku, transparansi ini dilakukan untuk mendorong agar ASN bisa bekerja lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. Dan juga bisa melihat bagaimana ASN bisa bijak dalam menggunakan keuangan Negara.

Di awal 2023 saat memulai dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini memang ada semacam kegamangan bagi OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemprov Sumbar. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Karena gubernur di awasi oleh rakyat, gubernur mengawasi kepala OPD, kepala OPD mengawasi jajarannya hingga ke tingkat bawah.

Untuk data sendiri di update hingga dua kali sehari. Di mana, pemilik kegiatan atau penganggung jawab kegiatan langsung membuat laporan yang kemudian diverifikasi oleh biro pembangunan untuk memastikan kebenaran dari capaiannya.

“Ke depan, kita ingin menyambungkan dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini dengan Geografic Information System (GIS) sehingga bisa mengetahui titik lokasi di lapangan,” kata Medi Iswandi.

Selain itu, juga membuka link dengan kabupaten/kota untuk menampilkan data seperti ini yang nantinya akan diteruskan ke tingkat nagari. Namun ini butuh proses untuk meyakinkan kepala daerah untuk membuka kinerja seperti ini.

Sementara Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra menyebut, transparansi yang dilakukan Pemprov Sumbar ini sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Jadi ini sesuai dengan UU tentang KIP, di mana ada tujuh poin yang harus dipenuhi untuk mendorong terciptanya KIP. Karena bagaimana pun masyarakat berhak tahu informasi yang menggunakan anggaran Negara/daerah,” sebutnya.(zoe)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Advertise

advertise