Padang, Sindotime-Tim validasi Lapangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian terhadap Inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar untuk diikutsertakan dalam Innovation Government Adward (IGA) 2024.
Tim validasi Lapangan BSKDN Kemendagri dalam kunjungan ke
Bappeda Sumbar pada Senin (11/11) meneyebut, persaingan untuk mendapatkan gelar
IGA ini cukup ketat. Di mana Inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar ini akan
bersaing dengan inovasi dari provinsi lainnya seperti Sumsel, DKI Jakarta,
Jatim, Jateng dan Jabar, untuk bisa memenagi IGA yang puncak pelaksanaannya akan
dilaksanakan di Surabaya pada 6 Desember mendatang.
Tim Teknis Validasi Indeks Inovasi Daerah BKDN Kemendagri, Wellem
Abarua menyebut, ada 36 indikator yang menjadi penilaian pada IGA yang telah
ditetapkan Kemendagri. Dan khusus untuk Sumbar sampai saat ini sudah memenuhi
ke-36 indikator tersebut. Karena dari 10 daerah yang telah presentase, tujuh di
antaranya daerah telah dilakukan validasi, termasuk Sumbar.
“Sudah memenuhi 36 indikator, ini bukan prestasi yang biasa
saja. Mungkin saja nantinya Sumbar bisa menduduki peringkat top tri
se-Indonesia nantinya,” katanya Wellem Abarua diamini anggota tim penilai IGA Abdul
Rasyid saat melakukan penilaian di Bappeda Sumbar, Senin (11/11).
Diakui, dirinya juga sudah melihat inovasi-inovasi yang
dilakukan daerah lainnya seperti Depok, Yogyakarta, Sumedang, namun tidak
setransparan ini. Namun dengan dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini justru bisa
diketahui informasi mengenai suatu kegiatan hingga ke PPTK. Sehingga masyarakat
bisa langsung melihat kinerja ASN yang notabene adalah pelayanan masyarakat.
Harapannya ini juga bisa dijalankan daerah lainnya, seperti
kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Bahkan, akan lebih bagus lagi jika ini bisa
ditetapkan sebagai aplikasi wajib, sehingga pelaksanaannya bisa masif
dilakukan.
Dia menambahkan, agar ada tampilan background dari dashboard pembangunan Pemprov Sumbar ini, dengan menonjolkan
kultur dari minangkabau seperti dengan latarbelakang rumah gadang, keindahan
alam, budaya dan sebagainya untuk setiap tampilannya.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengaku, transparansi ini
dilakukan untuk mendorong agar ASN bisa bekerja lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai aturan. Dan juga bisa melihat bagaimana ASN bisa bijak dalam menggunakan
keuangan Negara.
Di awal 2023 saat memulai dashboard pembangunan Pemprov Sumbar
ini memang ada semacam kegamangan bagi OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemprov
Sumbar. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan. Karena gubernur di awasi oleh
rakyat, gubernur mengawasi kepala OPD, kepala OPD mengawasi jajarannya hingga
ke tingkat bawah.
Untuk data sendiri di update hingga dua kali sehari. Di mana,
pemilik kegiatan atau penganggung jawab kegiatan langsung membuat laporan yang
kemudian diverifikasi oleh biro pembangunan untuk memastikan kebenaran dari
capaiannya.
“Ke depan, kita ingin menyambungkan dashboard pembangunan
Pemprov Sumbar ini dengan Geografic Information System (GIS) sehingga bisa
mengetahui titik lokasi di lapangan,” kata Medi Iswandi.
Selain itu, juga membuka link dengan kabupaten/kota untuk
menampilkan data seperti ini yang nantinya akan diteruskan ke tingkat nagari. Namun
ini butuh proses untuk meyakinkan kepala daerah untuk membuka kinerja seperti
ini.
Sementara Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra menyebut,
transparansi yang dilakukan Pemprov Sumbar ini sudah sesuai dengan apa yang
diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tengan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP).
“Jadi ini sesuai dengan UU tentang KIP, di mana ada tujuh poin yang harus dipenuhi untuk mendorong terciptanya KIP. Karena bagaimana pun masyarakat berhak tahu informasi yang menggunakan anggaran Negara/daerah,” sebutnya.(zoe)
Posting Komentar