Padang, Sindotime-Sama seperti daerah lainnya, di seluruh Indonesia.
Sulitnya menjangkau satuan pendidikan yang berada di daerah terluar, menjadi salah
satu faktor yang menjadi tantangan dalam melakukan reakreditasi di berbagai satuan
pendidikan. Begitu juga di Sumbar.
Namun berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi tim asesor,
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Sumbar mampu menyelesaikan target sekitar 1.500
kuota pada 2024.
“Alhamdulillah, jadi target 1.500 kuota yang diberikan pada
2024 ini dapat kita tuntaskan 100 persen. Capaian ini berkat kerja keras
kawan-kawan, terutama tim asesor yang diturunkan hingga ke daerah terluar,”
ujar Ketua BAN-PDM Sumbar, Dadan Suryana saat Rakorda tahap 2 di Rocky Hotel, Selasa
(10/12).
Disebutkan, dari jumlah itu, sebanyak 1.165 kuota untuk Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) tuntas. Lalu untuk tingkat Pendidikan Dasar Menengah (Dasmen)
yang terdiri dari SD/SMP/SMA/SMK/MI/MTs/MA) sebanyak 333 kuota juga tuntas. Serta
tingkat kesetaraan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sekitar 35
kuota, plus pesantren juga selesai semuanya di tahun ini.
Tantangan lainnya yang dihadapi adalah, penetapan kuota. Di mana
boleh mengajukan kuota, sudah mengumpulkan lembaga yang akan diakreditasi dan
sudah disampaikan ke tingkat pusat, ternyata, keluar SK sendiri. Di mana, dari yang
diajukan, ada yang sesuai dengan yang diajukan dan ada yang tidak. Namun sebagian
besar, semua itu, di luar yang diajukan.
Lalu, juga daerah terluar seperti kalau di Sumbar itu adalah
Siberut Daya ujung Mentawai. Dan atas dedikasi dari asesor yang mendapatkan
tugas ke sana, diganjar dengan reward. Karena saat tim asesor sampai di sana,
dilakukan video call, yang dihadiri para pengawas dan jajaran Dinas Pendidikan.
Sehingga disepakati, proses visitasi tersebut bisa disejalankan dengan
monitoring dan evaluasi (Monev).
“Kami juga bersyukur, jajaran dinas pendidikan di sana juga
mau bekerja sama dengan kami, sehingga tim kami bisa satu kapal dengan mereka
yang ombaknya di daerah tersebut cukup tinggi dan berisiko,” kata Dadan
Suryana.
Apalagi menurut warga sekitar, untuk bisa mencapai lokasi
tersebut, harus menyewa kapal yang biayanya mencapai Rp 20 jutaan. Namun karena,
keterbatasan anggaran, akhirnya pihaknya mengambil langkah untuk menggandeng Dinas
Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga bisa melakukan visitasi
terhadap empat sekolah di sana.
Lalu, kesulitan lainnya adalah daerah yang berkenaan dengan
kondisi alam. Seperti yang di Bukittinggi misalnya yang harus lewat Malalak,
karena kerusakan jalan Lembah Anai. Terus waktu tempuh seperti yang di daerah
Dharmasraya yang dikarena buka tutup jalan, sehingga tim asesor terlambat
datang ke lembaga.
Namun kendala tersebut, bisa teratasi berkat adanya
kemitraan antara BAN PDM Sumbar dengan Dinas Pendidikan dan juga Kemenag.
Sementara itu, saat Rakorda tahap 2, yang diikuti dinas
pendidikan, kemenag, serta lembaga terkait dengan dikmen se-Sumbar, Selasa
(10/12), sejumlah pemateri yang dihadirkan sesuai agenda yang telah ditetapkan adalah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Herriman yang
menyampaikan Praktik Baik Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dalam membina
satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan mutu layanan,
serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.
Lalu Kadisdik Sumbar, Barlius dalam materi praktik baik Disdik
Sumbar dalam membina satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan untuk
meningkatkan mutu layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.
Kemudian Pemetaan Ketercapaian Target Akreditasi PAUD
Dikdasmen Tahun 2024 oleh Ketua Komisi Pelaksana Akreditasi, Data &
Aplikasi Taslim Perdana bersama Anggota Komisi Pelaksana Akreditasi, Data &
Aplikasi, Supriyanto.
Kemudian Kakan Kemenag Sumbar, Mahyuddin melalui materi Praktik
Baik Kanwil Kemenag Sumbar dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu
layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.
Lalu Sekretaris BAN PDM Sumbar, Andri Defrioka terkait Rencana
Tindak Lanjut Hasil Akreditasi Tahun 2024, kemudian Kepala BBPMP Sumbar,
Muslihuddin dengan materi Kebijakan BBPMP Sumbar dalam mendorong dinas
pendidikan Provinsi/Kab/Kota melakukan peningkatan mutu satuan pendidikan
dan/atau program pendidikan kesetaraan, serta mendukung pelaksanaan program
akreditasi Tahun 2024.
Setelah itu, Kakan Kemenag Pessel, Abrar Munanda, terkait praktik
baik Kantor Kemenag Pessel dalam membina satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu
layanan, serta mendukung pelaksanaan program akreditasi.(zoe)
Posting Komentar