Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Ditetapkan 9 Januari 2025

BERI KETERANGAN: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban ketika memberikan keterangan kepada awak media.(k...

BERI KETERANGAN: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban ketika memberikan keterangan kepada awak media.(kpu sumbar)

Padang, Sindotime—Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis, 9 Januari 2025.

Ini akan menjadi momen penentu bagi KPU Sumbar setelah menerima surat resmi dari KPU RI (nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025) yang mengonfirmasi bahwa penetapan paslon terpilih dapat dilaksanakan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban mengaku bahwa penetapan ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU 18/2024. Menurut aturan tersebut, penetapan paslon terpilih harus dilakukan dalam waktu maksimal tiga hari setelah KPU menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK), asalkan tidak ada sengketa terkait hasil Pilkada. Ory juga menegaskan bahwa tidak ada gugatan terkait Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang tercatat di MK, sehingga penetapan paslon terpilih akan dilaksanakan tepat waktu.

Selain KPU Sumbar, tujuh KPU kabupaten/kota lainnya di Sumbar, termasuk Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok, juga akan menetapkan paslon kepala daerah terpilih. Namun, 11 KPU kabupaten/kota lainnya harus menunda penetapan paslon mereka hingga penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada di MK.

Setelah penetapan paslon terpilih, KPU Sumbar akan segera mengajukan surat usulan pengesahan dan pengangkatan kepada pimpinan DPRD Sumbar, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Pilkada. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan transisi pemerintahan daerah berjalan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan harapan dapat memberikan kepastian politik dan administrasi di Sumatera Barat.

Rapat pleno ini juga akan dihadiri oleh berbagai pihak penting, seperti pasangan calon, pimpinan partai politik, Bawaslu, pimpinan DPRD, Forkopimda, serta media massa, yang semuanya memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan paslon terpilih.(*/zoe)