Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut menegaskan pentingnya peran aparatur kecamatan dan kelurahan. Ia menginstruksikan agar setiap wilayah dipantau secara intensif dan memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari bantuan pemerintah.
Dukungan lintas sektor juga hadir dari unsur TNI dan Polri. Wadan Lantamal II Padang, Laksamana Pertama TNI Mulyadi, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana guna menguatkan komando terpadu di lapangan. Ia juga menyoroti kebutuhan peta sebaran pengungsi, kesiapan tenaga medis, serta penyediaan genset untuk daerah yang masih mengalami gangguan listrik.
Komando Distrik Militer 0312/Padang melalui Dandim Kolonel Inf Ferry Adianto menyiagakan personelnya untuk membuka akses menuju lokasi-lokasi yang masih terisolasi dan meminimalkan risiko bencana susulan. Di sisi lain, Polresta Padang memastikan pengamanan lokasi bencana tetap optimal.
Baca juga :Banjir Bandang dan Longsor di Agam, Bukti Kerentanan Infrastruktur dan Kesiapsiagaan
Kapolresta Kombes Pol Apri Wibowo melaporkan bahwa personel Polri ditugaskan membantu pembersihan material sekaligus menjaga keamanan wilayah pengungsian serta rumah-rumah kosong yang ditinggalkan warganya.
Dari ranah legislatif, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal realokasi anggaran, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk memenuhi kebutuhan mendesak penanganan bencana.
Sebagai bahan pertimbangan teknis, BMKG Minangkabau melalui Kepala Seksi Observasi dan Informasi, Yudha Nugraha, memaparkan kondisi cuaca terkini. Meski intensitas hujan diperkirakan menurun setelah 28 November 2025, potensi hujan lebat lokal dan cuaca ekstrem masih mungkin terjadi. BMKG terus memperbarui peringatan dini dan mengimbau masyarakat tetap siaga terhadap kemungkinan banjir dan longsor lanjutan.(*/zoe)
Selanjutnya :Korban Bencana Sumbar Tembus 148 Orang, 86 Orang Masih dalam Pencarian
