PENUH HARAPAN: Pertemuan FKN Tahun 2025 yang diadakan secara hybrid di Aula Kanwil DJPB Sumbar pada Kamis (6/2).(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Seluruh Wali Nagari yang ada di Sumbar
diajak untuk mendukung dan berkomitmen terhadap program Ketahanan Pangan yang
menjadi salah satu prioritas dari Asta Cita, yang digagas oleh Presiden Prabowo
Subianto. Ajakan ini disampiaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyledi Ansharullah.
Komitmen ini diharapkan terwujud dengan pembentukan Lembaga
Ketahanan Pangan dan pengembangan tanaman pangan unggulan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan
Forum Komunikasi Nagari (FKN) Tahun 2025 yang diadakan secara hybrid di Aula
Kanwil DJPB Sumbar pada Kamis, 6 Februari 2025. Dalam sambutannya, ia
menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan program Asta Cita, dengan
fokus pada pemberdayaan petani sebagai kekuatan utama dalam pencapaian
tersebut.
Menurutnya, salah satu langkah awal adalah memanfaatkan
benih unggul yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi lingkungan setempat
untuk meningkatkan hasil pertanian. “Kita tidak ingin nagari-nagari di
Sumbar hanya menjadi penonton. Potensi yang ada di setiap desa sangat besar,
sehingga perlu pengelolaan yang optimal,” tambah Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa Ketahanan
Pangan bukanlah konsep baru bagi masyarakat Minangkabau. Dalam budaya mereka,
rangkiang atau lumbung pangan telah lama menjadi simbol ketahanan pangan. Oleh
karena itu, yang perlu dijaga adalah kualitas dan kuantitas produk pangan agar
benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga menyarankan agar Dana Nagari digunakan untuk
membentuk Lembaga Ketahanan Pangan, yang akan mendukung cadangan pangan melalui
produksi benih berkualitas. “Melalui BUMNag di setiap Nagari, kita bisa
mengembangkan ketahanan pangan lokal,” ujarnya.
Pentingnya dukungan Dana Desa juga disoroti. Gubernur
Mahyeldi mengusulkan agar setidaknya 20 persen dari Dana Desa dialokasikan
untuk mendukung ketahanan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Dengan
demikian, masyarakat bisa memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan sesuai
kebutuhan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG,
mengungkapkan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi
nagari dan desa di Sumbar. Pada tahun 2025, Sumbar menerima total alokasi dana
desa sebesar Rp1,054 triliun, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang
sebesar Rp1,023 triliun. Dana ini diharapkan dapat mempercepat realisasi
program pemerintah, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
Syukriah juga berharap agar pertemuan FKN ini menghasilkan
kebijakan yang tepat sasaran, berdampak positif, dan dapat memperkuat ketahanan
pangan di tingkat nagari. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait,
termasuk Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, serta kepala
dinas dan wali nagari se-Sumbar.(*/zoe)
