DIKUKUHKAN: Kepengurusan MTI Wilayah Sumbar masa bakti 2025-2028 ketika dikukuhkan.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Kepengurusan kepengurusan baru Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Barat untuk masa bakti 2025–2028 resmi dikukuhkan. Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari pemerintah provinsi, aparat kepolisian, akademisi, hingga pelaku sektor transportasi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Gubernur Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, serta sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Rudy Rinaldy, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat MTI Sumbar. Selain itu, turut hadir Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, dan Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa transportasi memegang peranan vital dalam pembangunan. Tak hanya soal mobilitas, sistem transportasi yang efisien dinilai sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, serta pengembangan pariwisata dan distribusi logistik.
“MTI berperan penting sebagai penyedia solusi berbasis kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan inovasi strategis. Kami berharap MTI Sumatera Barat dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam memperbaiki dan membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan inklusif,” ujarnya.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rutinitas organisasi. Ia menyebut pelantikan ini sebagai refleksi dari tiga prinsip utama MTI: ketertiban organisasi, regenerasi, dan akuntabilitas.
Tory juga mengajak seluruh jajaran pengurus untuk berkontribusi secara konkret melalui riset, advokasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor. “Transportasi adalah urusan semua pihak. Mari jadikan MTI sebagai ruang sinergi dan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat di era transportasi modern,” pesannya.
Sementara itu, Ketua MTI Wilayah Sumbar yang baru dilantik, Gusri Yaldi, Ph.D., menyoroti sejumlah persoalan krusial di bidang transportasi. Salah satunya adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumbar yang pada tahun 2023 menempati peringkat kedelapan secara nasional.
“Ini adalah sinyal bahwa kita perlu melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari manajemen lalu lintas hingga penyediaan transportasi publik yang memadai,” jelasnya.
Gusri juga mendorong percepatan realisasi angkutan umum aglomerasi Trans Palapa yang menghubungkan Kota Padang, Lubuk Alung, dan Pariaman. Ia meyakini layanan ini akan mampu menekan penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar, yang selama ini menjadi kelompok paling rentan dalam kecelakaan lalu lintas.
Dalam rangka memperkuat peran kolaboratif, MTI Sumbar menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan beberapa mitra strategis, yaitu Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas, Kagama Sumbar, dan Politeknik Negeri Padang. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat dukungan akademik, teknis, dan sosial dalam pembangunan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.
“MTI Sumbar berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menurunkan angka kecelakaan, meningkatkan mutu layanan angkutan umum, serta mendorong kebijakan transportasi yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Gusri.
Sebagai penutup rangkaian acara, digelar seminar dan diskusi transportasi yang menghadirkan Ketua Umum MTI dan Ketua MTI Sumbar sebagai narasumber utama. Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan dan penyusunan langkah konkret dalam menghadapi dinamika transportasi daerah ke depan.(*/zoe)
