DAMAI: Mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Padang Panjang.(pemko padang panjang)
Padang Panjang, Sindotime–Halaman
kantor DPRD Kota Padang Panjang menjadi saksi suasana yang tak biasa pada Kamis
pagi. Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota ini menggelar
aksi damai yang tak hanya berisi orasi, namun juga dilengkapi dengan dialog
terbuka bersama unsur pemerintah, legislatif, dan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda).
Dalam format yang berbeda dari aksi sebelumnya, mahasiswa
memilih untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung dalam forum diskusi
terbuka. Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, hadir bersama Ketua DPRD
Imbral dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir pula Kapolres Padang Panjang
AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Dandim 0307/TD Letkol Inf Agus Priyo Pujo
Sumedi, Kajari Adhi Setyo Prabowo, serta perwakilan Forkopimda lainnya.
Para pejabat dan mahasiswa duduk melingkar, membuka ruang
komunikasi yang lebih humanis dan partisipatif. Dalam dialog tersebut, Wali
Kota Hendri Arnis menyampaikan apresiasinya atas inisiatif mahasiswa dalam
menyampaikan suara mereka secara damai.
“Saya sangat senang bisa mendengar langsung aspirasi dari
para mahasiswa. Kota ini adalah kota pendidikan, dan untuk membangunnya, kami
butuh partisipasi semua pihak. Kolaborasi adalah fondasi utama,” ujar Hendri.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menampung setiap
aspirasi dan akan menindaklanjuti berdasarkan data yang valid, serta dalam
koridor hukum.
Ketua DPRD, Imbral, menyambut baik keterlibatan aktif
mahasiswa. Ia menegaskan bahwa gedung DPRD terbuka untuk semua elemen
masyarakat. “Gedung ini milik rakyat. Jangan ragu datang dan berdiskusi. Semua
akan kami tampung, karena fungsi kami adalah menyuarakan kepentingan publik,”
tegasnya.
Kapolres AKBP Kartyana turut menekankan keterbukaan
institusinya terhadap laporan dan keluhan masyarakat. “Polres adalah bagian
dari masyarakat. Jika ada hal yang perlu ditindaklanjuti, kami siap menampung
dan bergerak cepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan mahasiswa, Fajri Fadhil,
menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka rangkum dalam daftar “17+8”.
Beberapa poin penting yang disuarakan antara lain transparansi pengelolaan anggaran,
penghapusan gaya hidup mewah pejabat, kebijakan yang lebih pro-rakyat,
perlindungan masyarakat sipil, serta pemberantasan pungutan liar dan jaminan
upah layak bagi pekerja.
“Kami berharap, aspirasi ini bukan hanya didengar, tapi juga
direspons dengan kebijakan yang nyata dan keberpihakan kepada rakyat kecil,”
ujar Fajri.
Dialog berlangsung dalam suasana tenang dan penuh saling
menghormati. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, semua pihak sepakat bahwa
menjaga stabilitas dan kemajuan Padang Panjang adalah tujuan bersama. Kegiatan
ini menjadi contoh konkret bagaimana aksi mahasiswa bisa menjadi wadah
konstruktif dalam mendorong perubahan melalui jalur dialog dan kolaborasi.(*/zoe)
