BERI PENJELASAN: Jajaran MTI membeberkan kondisi transportasi hari ini dalam suatu pertemuan.(mti)
Padang, Sindotime-Masyarakat
Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk
segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan
keselamatan transportasi darat. Karena itu, Menteri Perhubungan harus bertindak
cepat. Desakan ini dilakukan menyusul seringnya terjadi kecelakaan transportasi
darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, tanpa adanya perbaikan
sistemik yang signifikan. Kondisi ini telah mencapai tahap darurat yang tidak
bisa dibiarkan berlarut-larut.
Agus Pambagio, Dewan Penasehat MTI dan
pengamat kebijakan publik, menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa hanya
mengandalkan imbauan. “Langkah konkret harus segera diambil untuk
menanggulangi kecelakaan yang kerap terjadi. Tidak cukup hanya berbicara,
kebijakan yang tegas dan efektif harus diterapkan,” ujarnya.
Ancaman ODOL yang tak Teratasi
Salah satu penyebab utama kecelakaan
adalah kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), yang masih ada meski
angkanya sudah berkurang sedikit. Di Indonesia, kecelakaan yang disebabkan oleh
ODOL sudah membawa dampak ekonomi yang besar, merusak infrastruktur, dan
menimbulkan banyak korban jiwa. “Bayangkan jika pertumbuhan ekonomi mencapai
8%, kerugian dan korban jiwa pasti akan semakin parah,” kata Ketua Umum MTI, Damantoro.
Ia menambahkan, negara dengan
pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pun mampu menanggulangi masalah ODOL melalui
regulasi yang ketat. “Presiden Prabowo harus memimpin upaya ini untuk
memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Transportasi
adalah penggerak utama ekonomi, dan jika sektor ini diperbaiki, pemerintah bisa
meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Damantoro. MTI juga mendesak agar
segera diadakan Rapat Kabinet Terbatas darurat, melibatkan berbagai kementerian
dan institusi terkait.
Arah
Perbaikan yang Adil dan Menyeluruh
Selama ini, kecelakaan akibat ODOL
sering kali hanya menyalahkan supir, padahal banyak pihak lain—seperti pemilik
kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang—juga harus bertanggung
jawab. Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah
MTI, menyebutkan bahwa sistem yang ada harus diperbaiki. “Semua pihak, dari
pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam memastikan
keselamatan di jalan,” katanya.
Kesadaran
dan Tindakan Pemerintah yang Masih Kurang
Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI
sekaligus Ketua Instran, menyatakan bahwa performa keselamatan transportasi
darat di Indonesia sangat memprihatinkan. Ia mengkritik lemahnya pengawasan dan
penerapan regulasi yang memperburuk situasi. “Kecelakaan truk dan bus
pariwisata yang terus terjadi seharusnya mendapatkan perhatian serius dari
pemerintah. Regulasi yang lemah hanya akan terus membawa korban,” ujar
Darmaningtyas.
Seruan
untuk Tindakan Nyata
Melihat kondisi yang semakin memburuk
ini, MTI menegaskan bahwa langkah konkret dan komprehensif dari pemerintah
sangat dibutuhkan. Presiden harus memimpin secara langsung perbaikan sistem
keselamatan transportasi darat, dengan melibatkan seluruh kementerian dan
lembaga terkait. Tanpa adanya kebijakan tegas dan sistemik, keselamatan
transportasi darat akan terus memburuk, merenggut lebih banyak korban jiwa, dan
merugikan negara dalam berbagai aspek, termasuk menghambat pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan.
MTI mengajak pemerintah untuk menjadikan
keselamatan transportasi darat sebagai prioritas nasional demi menyelamatkan
nyawa dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.(*/zoe)
