DUKUNGAN: Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menerima audiensi dari PJKIP Sumbar pada Jumat, (3/1).(dprd sumbar)
Padang, Sindotime-Keterbukaan informasi publik adalah hak
masyarakat yang harus dihormati. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar,
Muhidi saat menerima audiensi dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi
Publik (PJKIP) Sumbar pada Jumat, 3 Januari 2025.
Sejumlah audiensi yang hadir pada kesempatan itu seperti Ketua
PJKIP Sumbar, Almudazir, bersama Pembina HM Nurnas, Penasehat Nofrianto, serta
pengurus lainnya. Muhidi didampingi oleh Plt Sekretaris Dewan, Maifrizon.
Muhidi menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik
merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. “Hak atas
informasi adalah hak masyarakat. Tidak memberikan hak ini berarti menzalimi
masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi
kunci penting dalam mendukung demokrasi yang sehat serta tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Muhidi menegaskan komitmennya untuk mendukung
penuh keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan
yang baik dan bersih. “Untuk mewujudkan good governance and clean
government, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi
dapat diakses oleh publik, mengingat ada beberapa pengecualian yang perlu
diperhatikan demi menjaga kepentingan tertentu. “Jika semua informasi
dibuka tanpa batas, bisa saja berdampak negatif. Tapi secara prinsip, saya
mendukung penuh keterbukaan informasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, menyampaikan
terima kasih atas dukungan Muhidi terhadap keterbukaan informasi. “Kami
dari PJKIP Sumbar berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendorong
keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat,” ujarnya. Almudazir juga
menekankan bahwa keterbukaan informasi sangat vital dalam pemberantasan
korupsi, yang sejalan dengan Nawacita Presiden Prabowo dalam memberantas
korupsi di Indonesia.
Audiensi ini menjadi langkah penting untuk mempererat
kolaborasi antara legislatif dan jurnalis dalam memperjuangkan keterbukaan
informasi di Sumatera Barat, dengan harapan bahwa berbagai pihak dapat
bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan
akuntabel.(*/zoe)
