SILATURAHMI: Kunjungan Komnas Disabilitas RI di Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang.(pemko padang panjang)
Padang
Panjang, Sindotime – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat
komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi
penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang
Panjang, Hendri Arnis, saat menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas
Republik Indonesia (Komnas Disabilitas RI) di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu
(3/7).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah konkret
yang telah dan akan dilakukan Pemko untuk mendukung penyandang disabilitas.
Wali Kota menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas publik di Padang Panjang,
termasuk kantor pemerintahan, telah dilengkapi jalur kursi roda dan
infrastruktur lainnya mulai disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh semua
kalangan, termasuk disabilitas.
“Upaya ini bukanlah akhir. Kami
menyadari bahwa penyempurnaan terus dibutuhkan agar tidak ada warga yang
tertinggal,” ujar Wako Hendri. Ia juga menegaskan pentingnya ruang dialog yang
terbuka dengan komunitas disabilitas agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar
sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Saat ini, tercatat sekitar 500
penyandang disabilitas tinggal di Padang Panjang. Menyikapi hal itu, Pemko
berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang inklusif, mencakup sektor
pendidikan, layanan kesehatan, perkantoran, serta fasilitas publik lainnya.
Selain itu, audiensi juga
menyoroti pentingnya perhatian terhadap disabilitas non-fisik seperti buta
warna, yang kerap luput dari perhatian kebijakan publik. Hal ini menjadi
pengingat bahwa disabilitas memiliki spektrum yang luas dan beragam.
Ketua Komnas Disabilitas RI,
Rachmita Maun Harahap, dalam kesempatan itu menjelaskan peran strategis Komnas
sebagai mitra pemerintah dalam membangun pola pikir masyarakat yang memandang
penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan hak dan peluang yang setara.
Ia juga menyebutkan bahwa kategori disabilitas di Indonesia meliputi fisik,
sensorik (penglihatan dan pendengaran), intelektual, mental, serta disabilitas
ganda atau kombinasi.
“Komnas Disabilitas akan terus
mendukung langkah-langkah inklusif yang berpihak pada kesetaraan hak. Kami
berharap Padang Panjang bisa menjadi contoh kota inklusif yang sesungguhnya,”
ujar Rachmita.
Pertemuan ini turut dihadiri
oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra, anggota DPRD Kota Padang Panjang,
perwakilan organisasi wanita seperti TP PKK, GOW, dan DWP, serta kepala OPD
terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi sinyal positif
terhadap sinergi lintas sektor dalam memperjuangkan hak-hak penyandang
disabilitas.(*/zoe)
