EDUKASI: Pertemuan bersama 43 komunitas lokal di Kota Padang Panjang di Hall Lantai III Balai Kota Padang Panjang pada Kamis (21/8).(pemko padang panjang)
Padang Panjang, Sindotime-Peningkatan pemahaman dan peran
aktif masyarakat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi target Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Ini diwujudkan dengan
diselenggarakannya pertemuan bersama 43 komunitas lokal di Kota Padang Panjang
pada Kamis (21/8).
Acara ini berlangsung di Hall Lantai III Balai Kota Padang
Panjang dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya
Putra, mewakili Wali Kota Hendri Arnis. Dengan mengusung tema “Membangun
Kesadaran dan Solidaritas Komunitas untuk Perlindungan HAM”, kegiatan ini
menekankan pentingnya peran komunitas dalam mewujudkan lingkungan yang
menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam sambutannya, Sekda Sonny menyampaikan bahwa isu HAM
bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen
masyarakat, termasuk komunitas-komunitas lokal, memiliki peran yang tidak kalah
penting dalam menjunjung hak dan martabat setiap individu.
“Padang Panjang dikenal sebagai Serambi Mekkah, sebuah
identitas yang membawa tanggung jawab moral. Kita ingin kota ini tidak hanya
berkembang secara fisik, tetapi juga menjadi teladan dalam menghormati
nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sonny menyoroti tiga aspek utama yang harus
menjadi pegangan komunitas dalam mendukung HAM: kesadaran, bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab
yang sama; solidaritas, bahwa
kekuatan komunitas adalah fondasi dalam menjaga HAM; serta aksi nyata, bahwa pemahaman HAM harus
diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari.
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sumbar, Dewi Nofyenti,
turut menyampaikan bahwa partisipasi komunitas sangat esensial dalam penguatan
HAM di tingkat lokal. Ia mendorong agar setiap komunitas mengintegrasikan
nilai-nilai HAM ke dalam program kerja mereka.
“Setiap aktivitas komunitas, secara langsung atau tidak,
pasti bersinggungan dengan HAM. Kami ingin melihat bagaimana kontribusi nyata
komunitas-komunitas di Padang Panjang dalam mendorong terciptanya lingkungan
yang inklusif dan menghormati hak-hak dasar manusia,” ungkap Dewi.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam
membangun kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat sipil
untuk memperkuat budaya HAM di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang
Panjang.(*/zoe)
