Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani jadi Komitmen

DIWAWANCARAI: Wawancara pembangunan ZI menuju WBK tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.(haris tj/sindotime)

Padang, Sindotime—Kantor
Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang bersama Inspektorat IV Kementerian
Agama RI mengikuti wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Kegiatan yang digelar secara virtual
melalui Zoom Meeting ini dilakukan Kemenag Padang dari Aula Kantor pada Rabu
(14/5).

Kepala Kantor Kemenag Kota
Padang, Edy Oktafiandi, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Rinaldi Putra
serta enam anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja), hadir lengkap dalam sesi
tersebut.

Mengawali kegiatan, Edy
Oktafiandi menyampaikan paparan terkait komitmen Kemenag Kota Padang dalam
membangun Zona Integritas. Ia menegaskan bahwa pembangunan ZI tidak hanya
menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari
komitmen institusi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,
dan melayani.

Usai pemaparan, sesi
dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Tim Penilai Internal (TPI)
dari Inspektorat IV Kemenag RI. Dalam sesi ini, tim Pokja ZI Kemenag Kota
Padang menjelaskan berbagai inovasi dan strategi yang telah dijalankan untuk
memitigasi risiko serta memastikan implementasi program ZI di lapangan berjalan
efektif.

Tim Penilai Internal terdiri
dari Hasyim P, Heri Muchtarom, dan Nurbani Amien, memberikan sejumlah masukan
strategis untuk perbaikan dan penguatan implementasi ZI ke depan. Sesi tanya
jawab berlangsung selama 7 hingga 10 menit dengan respons yang lugas dan
komprehensif dari pihak Kemenag Kota Padang.

Menutup kegiatan, Kepala
Kantor Edy Oktafiandi menyampaikan apresiasi atas arahan dan evaluasi dari TPI.
Ia berharap hasil wawancara ini menjadi langkah awal yang positif untuk
melanjutkan proses penilaian ke tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional
(TPN) KemenPAN-RB.

“Kami
berharap Kemenag Kota Padang dapat meraih predikat WBK pada tahun 2025 sebagai
bentuk nyata dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang
berintegritas,”
pungkas
Edy.(harris tj)