Oleh : VASKO RUSEIMY
MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) bukan hanya sekadar perayaan identitas budaya dan sejarah, namun juga
ketangguhan dalam menghadapi tantangan ke depannya. Momen ini saat yang tepat
menilai capaian pembangunan dan meredefinisi model pembangunan dengan
menegaskan arah transformasi paradigma dari pertumbuhan yang berfokus pada
kuantitas menuju pertumbuhan yang merata (inklusif) dan ramah lingkungan
(green).
Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif saja tidak
cukup. Kita perlu memastikan bahwa pertumbuhan itu adil dan berkelanjutan,
dengan menyebar ke seluruh nagari, tidak merusak alam, dan memberdayakan
masyarakat. Untuk itu, melalui tulisan ini, saya mengajak kepada seluruh
masyarakat Sumatera Barat baik yang di ranah ataupun di rantau melihat gambaran
kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan Sumbar, guna menerima masukan dan
mewujudkan kebersamaan membangun Sumatera Barat yang Sejahtera dan Maju, sesuai
dengan tema Hari Ulang Tahun tahun ini.
Secara statistik, kita melihat kondisi pertumbuhan ekonomi
Sumbar pada periode Tahun 2023 hingga Tahun 2025 secara y on y mengalami
penurunan yaitu dari 5,14% di TW II Tahun 2023, 4,71% di TW II Tahun 2024
menjadi 3,94% di TW II Tahun 2025. Kondisi ini, apabila dilihat dari perbandingan
antar provinsi di Indonesia, menempatkan Sumatera Barat berada di bawah
rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan juga di posisi 31 dari 38 provinsi
di Indonesia. Apakah kondisi ini sangat mengkhawatirkan? dalam pandangan yang
optimis, kondisi ini tidak harus dikhawatirkan, namun tetap menjadi perhatian
kita bersama. Hal ini dikarenakan, sebagai penegasan kembali, bahwa esensi dari
pembangunan ekonomi tersebut, tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator
ekonomi yaitu peningkatan output produksi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi
secara kuantitas, akan tetapi secara lebih luas, kita juga harus fokus pada
pertumbuhan indikator sosial yang meliputi pembangunan manusia, kemiskinan dan
pemerataan serta perbaikan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakatnya secara berkelanjutan, adil, dan manusiawi.
Dalam kesempatan ini, penulis juga mengajak melihat kondisi
statistik indikator sosial dan lingkungan dalam Pembangunan Sumatera Barat,
agar kita semua bisa memahami arah dan paradigma Pembangunan Sumatera Barat
saat ini. Dari sisi kemiskinan, selama periode 2024- 2025 secara y on y data
menunjukkan angka kemiskinan mengalami penurunan yaitu dari 5,97% menjadi
5,35%, angka ini berada di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional. Dalam daftar
“10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah 2025”, Sumatera Barat berada di
urutan ke-7 dari provinsi dengan kemiskinan terendah (yakni, rendahnya
kemiskinan) yang berarti peringkat Sumbar relatif baik dibanding banyak
provinsi lain. Dari sisi ketimpangan, selama periode 2024-2025, Provinsi
Sumatera Barat mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan angka 0,283 di tahun
2024 dan 0,282 di tahun 2025. Angka ini berada di bawah ratarata nasional dan
dimaknai sebagai ketimpangan yang rendah (standar dibawah 0,3). Dengan nilai
ini, Sumatera Barat secara rutin masuk dalam 3 hingga 5 provinsi dengan Gini
Ratio terendah di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa kesenjangan antara
kelompok masyarakat terkaya dan termiskin di Sumatera Barat relatif kecil dibandingkan
mayoritas provinsi lain. Secara realita, kita juga bisa melihat,
semiskin-miskinnya masyarakat di Sumatera Barat, masih bisa mencukupi kebutuhan
pangannya.
Selanjutnya dari sisi Pembangunan manusia yang ditunjukkan
oleh Indeks Pembangunan Manusia, selama periode 2023-2024. Untuk tahun 2023,
Sumbar berada di peringkat ke-7 tertinggi secara nasional dengan capaian IPM
75,64. Untuk tahun 2024 (dengan IPM 76,43), Sumatera Barat dilaporkan menempati
peringkat ke-6 nasional. Statistik ini menunjukkan perbaikan pada kualitas
pendidikan dan kesehatan, serta menguatnya daya beli masyarakat.
Dan tidak lupa, kita mengamati pengelolaan lingkungan yang
rentan terdampak oleh Pembangunan yang semata mengejar pertumbuhan ekonomi
semata. Pengelolaan lingkungan ini ditinjau dari Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH). IKLH Sumbar dilaporkan dengan berkategori baik, nilai 74,76 untuk
periode 2024, sedikit di atas rata-rata nasional IKLH sementara 73,07 pada 2024
yang dilaporkan KLHK. Kondisi ini menunjukkan kapabilitas pengelolaan
lingkungan Sumbar yang relatif baik, walau tantangan lokal tetap ada (seperti
pencemaran air pesisir, tutupan lahan, dan pengelolaan sampah pada beberapa
daerah).
Mengapa
Paradigma ini Harus Berubah?
Pola pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada kuantitas
cendrung berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan berpusat di kota besar
sehingga menghasilkan ketimpangan atau disparitas antara perkotaan dan pedesaan
dan juga antara kawasan pesisir dan dataran tinggi. Kita tidak bisa menutup
mata terhadap kondisi disparitas tersebut. Dalam jangka panjang, disparitas
ini, tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tapi juga mengancam daya
dukung lingkungan. Dalam jangka pendek, akan menimbulkan multiplayer effect
diantaranya, arus urbanisasi yang dapat meningkat setiap waktunya, dan dapat
menimbulkan masalah lainnya seperti kriminalitas, inklusi sosial dan lainnya.
Kita menyaksikan sendiri, bagaimana banjir bandang, longsor, dan perubahan
iklim semakin sering menghantam wilayah kita. Di sisi lain, masyarakat adat dan
petani kecil sering kali tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dari
pembangunan.
Jika kita ingin Sumatera Barat tetap tangguh hingga tahun
mendatang, maka paradigma pertumbuhan kita harus berubah. Pembangunan tidak
lagi bisa hanya mengejar angka-angka makro ekonomi. Kita membutuhkan
pertumbuhan yang berdampak langsung ke masyarakat, menyebar ke seluruh wilayah,
serta menjaga keseimbangan dengan alam.
Lantas,
Bagaimana perubahan paradigma ini diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dibawah kepemimpinan Mahyeldi-Vasko?
Visi Sumatera Barat 2025-2030 adalah Mewujudkan Sumatera
Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan. Kita menghadapi berbagai tantangan dalam
pembangunan yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi, yang dilakukan
dengan Gerak Cepat Untuk Sumbar yaitu tindakan proaktif dan responsif untuk
mengatasi tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan langkah-langkah
strategis melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak. Visi ini diperkuat dengan
tema ulang tahun pada 2025 ini yaitu Bersama Membangun Sumatera Barat yang
Sejahtera dan Maju.
Visi ini merupakan arah paradigma Pembangunan Sumatera Barat
ke depannya yang diwujudkan melalui misi-misi dalam program unggulan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjaga baiknya indikator sosial dimaksud,
selama periode ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dari sisi Pembangunan
manusia akan dilakukan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia, diantaranya
melalui program peningkatan kompetensi guru, kemudahan akses Pendidikan melalui
pemberian bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta kurang mampu, penanganan
stunting, gizi buruk, penyakit menular. Dari sisi ketimpangan, untuk
pengurangan angka gini ratio, dengan cara mewujudkan kemajuan nagari dan desa
yaitu menjadikan nagari dan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah,
dengan optimalisasi pemanfaatan ekonomi kreatif dan digital melalui program
Nagari Creative Hub (NCH) yang nantinya program ini sebagai sarana dan prasarana
pemasaran produk-produk lokal dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Selain itu
mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan destinasi
wisata untuk meningkatkan kesejahteraan melestarikan budaya lokal. Dari sisi
lingkungan mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga
surya, air, dan panas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar
fosil, mengembangkan ekonomi sirkular dengan mengubah limbah menjadi sumber
daya bernilai ekonomi melalui daur ulang dan inovasi pengolahan sampah,
memperkuat program perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan sekaligus kelestarian lingkungan.
Sebagai penegasan dalam artikel ini, pergeseran paradigma
dimaksud, tidak mengartikan fokus pembangunan mengabaikan pencapaian
pertumbuhan kunatitas output produksi dalam indikator pertumbuhan ekonomi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad
menjadi pusat perdagangan wilayah barat Indonesia, dengan cara mendorong Pelabuhan
Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai gerbang perdagangan utama, mendorong
peningkatan investasi ramah lingkungan dan berbasiskan kepada masyarakat,
Pembangunan sektor pariwisata diantaranya pengembangan destinasi wisata
berbasis komunitas dengan standar CHSE (Clean, Health, Safety, and
Environment).
Sebagai penguatan dalam mewujudkan ini semua, Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan
diantaranya Optimalisasi Digitalisasi Layanan Publik, Percepat digitalisasi
layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Dipenghujung artikel ini, penulis menekankan kembali di usia
80 tahun ini menjadi refleksi bagi semua stakeholder terkait. Kita tidak hanya
ingin Sumbar menjadi provinsi maju di Sumatera atau Indonesia bagian barat,
tetapi menjadi provinsi yang maju berkeadilan dan berkelanjutan. Peringatan ini
harus kita maknai sebagai momentum untuk berani melangkah dari pertumbuhan
ekonomi yang mengandalkan kuantitas ke pertumbuhan yang merata, inklusif, dan
ramah lingkungan agar semua nagari, semua warga, dan alam Sumbar kita turut
makmur.
Dirgahayu Sumatera Barat ke‑80. Pembangunan Sumatera Barat
untuk semua nagari, untuk semua rakyat, dan untuk seluruh alam di ranah kita
tercinta.(***)