SERIUS: Rapat koordinasi lanjutan yang digelar di Aula Dinas Sosial Sumbar pada Selasa (1/7) terkait finalisasi jadwal kerja Satgas Penanganan Anjal dan Gepeng tingkat provinsi.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Persoalan sosial, khususnya yang berkaitan
dengan keberadaan gelandangan, pengemis (gepeng), dan anak jalanan (anjal)
menjadi fokus perhatian Pemprov Sumbar melalui Dinas Sosial Sumbar. Ini ditegaskan
dalam rapat koordinasi lanjutan yang digelar di Aula Dinas Sosial Sumbar pada
Selasa (1/7), yang bertujuan untuk memfinalisasi jadwal kerja Satuan
Tugas (Satgas) Penanganan Anjal dan Gepeng tingkat provinsi.
Rapat dipimpin langsung oleh
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, sebagai kelanjutan dari
pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 9 Mei 2025. Forum ini mempertemukan
berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari TNI, Polri, Satpol PP, Baznas, MUI,
serta sejumlah dinas terkait seperti Kominfotik, Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, termasuk unsur vertikal lainnya.
Partisipasi aktif dari lintas
sektor ini dinilai sangat penting dalam menciptakan pendekatan yang menyeluruh.
Upaya penanganan tidak hanya berfokus pada aspek penertiban, tetapi juga
mencakup langkah-langkah edukatif, perlindungan sosial, dan pemberdayaan
ekonomi bagi kelompok rentan tersebut.
Pembentukan Satgas ini sendiri
telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025,
sebagai bagian dari strategi terpadu yang melibatkan koordinasi antara Pemprov
dan pemerintah daerah di seluruh Sumatera Barat. Satgas akan segera menjalankan
tugas di lapangan sesuai jadwal yang sedang difinalisasi, guna memberikan
intervensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Dalam pernyataannya,
Syaifullah menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada
sinergi antarlembaga. Ia berharap, langkah kolaboratif ini mampu memberikan
solusi jangka panjang, tidak hanya mengurangi jumlah gepeng dan anjal, tetapi
juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih layak bagi mereka.
Melalui inisiatif ini, Pemprov
Sumbar menegaskan visinya untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib,
aman, dan inklusif, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang paling rentan terhadap ketimpangan sosial.(*/zoe)
