SAMPAIKAN MASUKAN: Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Kamis (17/4) di Ruang Sidang DPRD.(pemko padang panjang)
Padang Panjang, Sindotime–Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menggelar Sidang Paripurna Penyampaian
Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun
Anggaran 2024, Kamis (17/4) di Ruang Sidang DPRD.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Imbral dan didampingi Wakil
Ketua Mardiansyah serta Nurafni Fitri itu dihadiri langsung oleh Wali Kota
Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, jajaran Forkopimda, kepala OPD,
hingga tamu undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut, DPRD
melalui anggota Hendra Saputra menyampaikan sederet catatan strategis.
Poin-poin utama menyoroti efektivitas program pembangunan, optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokus Isu Retribusi dan Belanja Pegawai
Salah satu sorotan tajam DPRD
adalah persoalan retribusi persampahan yang dinilai belum optimal. DPRD
mendorong klasifikasi target dan penyesuaian tarif retribusi agar PAD meningkat
dan beban operasional bisa ditekan.
Menanggapi wacana pembatasan
belanja pegawai dari Pemerintah Pusat, DPRD menyarankan agar penerimaan ASN
pindahan dibatasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengendalikan lonjakan
beban belanja pegawai di daerah.
Pasar Kuliner dan Banjir Jadi Perhatian
Isu relokasi pedagang Pasar
Kuliner juga tak luput dari perhatian. DPRD meminta Pemko segera memindahkan
aktivitas perdagangan ke Pasar Pusat agar roda ekonomi bisa berputar lebih
maksimal. Selain itu, penyelesaian masalah banjir yang kerap melanda Pasar
Sayur Bukit Surungan menjadi pekerjaan rumah penting yang diharapkan segera
tuntas.
Pengangguran, Sampah, dan Armada Pemadam
DPRD juga mendorong Pemko
menghadirkan investasi padat karya guna menekan angka pengangguran. Sementara
untuk tenaga harian lepas (THL) yang dirumahkan, disarankan dicari solusi lewat
mekanisme outsourcing.
Tak hanya itu, legalisasi
lahan TPA Sungai Andok, peremajaan armada kebersihan dan pemadam kebakaran,
hingga inovasi pengelolaan sampah turut menjadi perhatian.
Pengawasan dan Transportasi Gratis
Di sektor pengawasan, DPRD
menilai jumlah auditor Inspektorat masih minim. Mereka mendorong penambahan
personel baik melalui CPNS maupun mutasi internal. DPRD juga meminta agar audit
terhadap pendapatan daerah diintensifkan, termasuk penyelesaian aset milik
Satpol PP dan Damkar.
Menanggapi masukan DPRD, Wali
Kota Hendri Arnis menjelaskan bahwa penataan kawasan pasar tengah dilakukan
melalui rekayasa lalu lintas satu arah yang kini memasuki tahap evaluasi. Ia
juga meminta dukungan untuk upaya penertiban pedagang di area parkir, yang
direncanakan dipindahkan ke Pasar Sayur Lama.
Transportasi Gratis untuk Pelajar
Menariknya, Pemko juga
berencana menyediakan layanan transportasi
gratis bagi pelajar dalam waktu dekat. “Kami berharap program
ini dapat segera terealisasi. Kami sangat mengharapkan dukungan dari DPRD,”
ujar Hendri.
Sebagai penutup, sidang
paripurna ini juga mengesahkan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2025–2029, sebagai pijakan perencanaan pembangunan lima tahun
ke depan.(*/zoe)
