Padang, Sindotime-Darurat sampah yang melanda Sumbar saat ini
hendaknya harus disikapi serius oleh masing-masing kabupaten/kota. Salah satunya
melalui pemberdayaan bank sampah di berbagai nagari yang ada di ranah Minang.
Dengan adanya bank sampah, dapat mengurangi volume sampah
yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini juga yang mendasari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melaksanakan Pemberdayaan
dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus bank sampah di Sumbar.
“Ini adalah program KLHK. Jadi target kami, tidak ada lagi
TPA sampah pada 2030. Sehingga mau tak mau, harus dilakukan pengurangan sampah
sebesar-besarnya. Jadi kita perlu meningkatkan kapasitas bank sampah melalui Basic
Businees and Empower Skills Training (BBEST),” ujar Direktur Pengurangan Sampah
KLHK, Vinda Damayanti usai Bimtek pengurus bank sampah di Mercure Hotel,
Rabu (15/5/2024).
Selama ini kapasitas pengurus bank sampah masih banyak yang belum
maju, karena itu pihak KLHK ingin men-trasformasi ilmu kepada pengurus bank
sampah agar bisa menjadi social
entrepreneurship.
Dari sistem informasi management bank sampah KLHK, saat ini
ada sekitar 12.000 bank sampah unit dan 249 bank sampah induk di Indonesia. Untuk
bank sampah unit ini memang baru sampai ke tingkat RW, namun pihaknya terus
mendorong agar bank sampah ini agar hadir hingga tingkat RT.
Dia juga tidak menampik jika tantangan yang dihadapi bank
sampah saat ini juga cukup besar. Karena fungsi bank sampah ini tidak hanya
sebagai tempat pengumpulan sampah, namun juga meng-edukasi dan mengubah prilaku
masyarakat agar mau melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.
Selain itu, sarana dan prasarana seperti mesin press atau
timbangan yang lebih besar juga menjadi kendala bagi pengembangan bank sampah
saat ini. Sebagai motivasi, pihaknya juga mengadakan kompetisi antar bank
sampah. Mereka yang menang, mendapatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
“Yang terbaru juga ada dana pengelolaan lingkungan hidup di Kementerian
Keuangan, ini untuk pemberdayaan pelaku UMKM. Namun untuk kriterianya masih
dalam pembahasan dengan Kemenkeu. Tentunya kita akan upayakan ini soft loan (bunga rendah),” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi
mengatakan, dengan motto Sumbar Bersatu (Sumatera Barat Bersih Sampah Terpadu)
pihaknya akan menggerakan seluruh elemen, baik itu swasta, BUMN, BUMD,
Pemko/Pemkab, pusat, ibu rumah tangga dan anak muda agar bisa membentuk satu
nagari satu tempat pengolahan sampah. Bisa jadi TPST, TPS 3R dan juga bank
sampah.
Ini untuk mendorong agar target pengurangan sampah 30 persen
dan 74 persen pengolahan pada 2025 bisa tercapai. Sementara di satu sisi, TPA
di Sumbar yang menggunakan landfile
juga terancam penuh. Seperti misalnya TPA sementara di Payakumbuh, di mana
volume sampah yang masuk tidak sesuai dengan ketersediaan lokasi.
“Jadi ini perlu keseriusan dari kabupaten/kota untuk
menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah ini. Kami di Pemprov juga
berkomitmen untuk itu, seperti pemberdayaan pengurus bank sampah melalui
bimtek, agar bisa meningkatkan pendapatan mereka. Karena bank sampah ini
nantinya yang diharapkan jadi leading sector
untuk pengurangan sampah,” ungkapnya.
Jadi ke depan, sesuai dengan permintaan KLHK, Pemprov juga harus
melakukan pelatihan pengurus bank sampah ke seluruh pengurus bank sampah yang
ada di Sumbar. Begitu juga dengan Pemkab/Pemko yang juga harus melakukan
pelatihan terhadap pengurus bank sampah yang ada di daerah mereka
masing-masing.(zoe)
