DIBAHAS: Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU terkait efisiensi anggaran.(kementerian pu)
Jakarta, Sindotime-Komisi V DPR RI memberikan persetujuan
terhadap efisiensi anggaran belanja Kementerian PU untuk tahun anggaran 2025
sebesar Rp menjadi 29,57 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun
2025 dan surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025.
Ini terkuat dalam Rapat Kerja Komisi
V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri
PU Diana Kusumastuti dan jajaran Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama
Kementerian PU hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada
Rabu (12/2).
Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Dody
menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan, termasuk peningkatan
konektivitas untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025. “Meskipun anggaran masih
dalam kajian, perbaikan jalan tetap dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang
rusak di Pekalongan kemarin,” ujar Dody.
Anggaran yang dialokasikan
setelah efisiensi mencakup berbagai sektor, antara lain Sumber Daya Air dengan
alokasi Rp10,70 triliun, Jalan dan Jembatan Rp12,48 triliun, Cipta Karya Rp3,78
triliun, dan Prasarana Strategis Rp1,16 triliun.
Beberapa proyek prioritas yang
direncanakan meliputi pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan, serta pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang mencakup 450
hektare daerah irigasi dan 16.000 jaringan irigasi. Bidang jalan dan jembatan
juga mendapatkan perhatian, dengan pembangunan jalan nasional sepanjang 63 km,
peningkatan kapasitas jalan 342 km, serta pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang
1.039 meter, termasuk Underpass Bitung di Banten.
Sektor Cipta Karya akan fokus
pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 750
liter/detik, pengelolaan air limbah untuk 2.000 KK, serta pengelolaan
persampahan untuk 700 KK. Di bidang Prasarana Strategis, beberapa program
seperti pembangunan 85 unit Madrasah, renovasi 11 unit perguruan tinggi, serta
pembangunan fasilitas olahraga dan puskesmas juga akan dilaksanakan.
Ketua Komisi V DPR RI,
Lasarus, menekankan pentingnya program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)
yang tetap menjadi prioritas meski ada efisiensi anggaran. Ia juga meminta agar
kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak besar terhadap
perekonomian tetap dilanjutkan, terutama proyek yang sudah memasuki tahap
lelang.
Rapat
Kerja ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting lainnya, termasuk Menteri
Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa Yandri Susanto, serta sejumlah
pejabat kementerian terkait.(*/zoe)
.jpeg){kind=link}