PENJELASAN: Mendagri, Tito Karnavian ketika memimpin rapat di Kemendagri.(mc riau)
Jakarta, Sindotime-Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
mengimbau kepada masyarakat yang di sebanyak 24 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah Pemilu Serentak 2024, untuk menjaga
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Ini untuk memastikan agar
proses demokrasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Diaktakan, keputusan ini diambil setelah terungkap adanya
pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya yang berdampak pada
kelancaran proses pemungutan suara di sejumlah wilayah. Sejumlah daerah yang
akan melaksanakan PSU ini tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Sumatra,
Jawa, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Tito menegaskan bahwa PSU adalah langkah
penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas hasil pemilu.
“Masalah terkait Pilkada
mungkin dianggap sudah selesai, namun kita tidak boleh meremehkan potensi
kerawanan. Mobilisasi massa dan potensi ketegangan antar kelompok di daerah
dapat menyebabkan keretakan yang cukup tinggi,” ujar Tito saat mengikuti
Rapat Koordinasi Pilkada Ulang dan PSU secara virtual, Jumat (21/3).
Daerah-daerah yang akan
menggelar PSU secara penuh mencakup Provinsi Papua, serta beberapa kabupaten
dan kota, antara lain Kabupaten Pasaman, Mahakam Ulu, Boven Digoel,
Tasikmalaya, Empat Lawang, Serang, Pesawaran, Kutai Kartanegara, Gorontalo
Utara, Bengkulu Selatan, dan Parigi Moutong. Sementara itu, daerah yang akan
menggelar PSU sebagian adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Magetan, Buru,
Bangka Barat, Kepulauan Talaud, Banggai, Bungo, Pulau Taliabu, dan Kota Sabang.
Tito meminta masyarakat dan
pihak terkait untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan PSU.
“Perhatian terhadap situasi keamanan sangat penting, mengingat polarisasi
masyarakat dan persaingan politik yang masih berlangsung,” ungkapnya. Tito juga
mengingatkan agar praktik politik uang, yang sering muncul dalam PSU, dapat
dihindari. Menurutnya, politik uang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga
bisa memicu konflik sosial.
Mendagri juga mengimbau agar pemerintah daerah, TNI,
Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) semakin memperkuat koordinasi demi
menjaga keamanan dan kelancaran proses PSU. “Kami akan bertindak tegas
terhadap segala upaya yang merusak jalannya proses demokrasi,” tutup Tito.(*/zoe)
