SATUKAN TEKAD: Kegiatan sosialisasi bertema Femisida sebagai Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak yang digelar BKOW Sumbar.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Kegiatan
sosialisasi bertema Femisida sebagai Kekerasan
Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak digelar Badan Kerja
Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar, yang berlangsung di Hotel Mercure pada
Kamis (28/8). Bekerja sama dengan Pemprov Sumbar, kegiatan ini menghadirkan
pemateri dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB),
serta Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar. Sejumlah perwakilan organisasi perempuan
dari seluruh daerah di Sumatera Barat turut berpartisipasi.
Gubernur Sumatera Barat,
Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa femisida—pembunuhan terhadap perempuan
karena identitas gender mereka—adalah bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis
gender yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menekankan
pentingnya pendekatan pencegahan yang menyasar akar persoalan sosial dan budaya
yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.
“Langkah sosialisasi ini
bukan hanya respons atas kasus yang muncul, tetapi bagian dari upaya menyeluruh
untuk memahami dan menangani penyebab mendasar dari kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Kita perlu pendekatan yang sistemik, bukan sekadar
reaktif,” ujar Mahyeldi.
Ketua Umum BKOW Sumbar,
Dianita Maulin Vasko, turut menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman publik
terhadap istilah dan konsep femisida. Menurutnya, meskipun istilah ini belum
umum dikenal, kenyataannya banyak kasus kekerasan berat terhadap perempuan yang
berkaitan erat dengan ketimpangan gender.
“Femisida mencerminkan
kegagalan kita sebagai masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Ini
bukan hanya persoalan hukum, tapi juga budaya dan nilai yang harus kita benahi
bersama. Semua pihak harus terlibat aktif, tidak bisa hanya menyerahkan pada
negara atau aparat,” tegas Dianita.
Melalui kegiatan ini, Pemprov
Sumbar berharap dapat memicu gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang
lebih aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak. Kolaborasi antara
pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas akar rumput diyakini menjadi
kunci dalam membangun Sumatera Barat yang lebih responsif terhadap isu-isu
perlindungan kelompok rentan.(*/zoe)
