DORONGAN: Rakor membahas IKP dan pembangunan Sumbar tahun 2025 yang digelar Kemenkopolhukam RI di Kota Padang.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime—Dalam upaya memperkuat demokrasi dan
meningkatkan kualitas kebebasan pers di Indonesia, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI menyelenggarakan Rapat
Koordinasi (Rakor) di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini secara khusus
membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2025 serta koordinasi
pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Sumatera Barat.
Bertempat di Hotel Santika Padang, Rakor menghadirkan
sejumlah pemangku kepentingan penting, seperti Sekretaris Daerah Provinsi
Sumbar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.
Pers Sebagai Pilar Pembangunan
Sekda Sumbar, Arry Yuswandi, dalam sambutannya menyampaikan
bahwa kemerdekaan pers merupakan fondasi penting dalam pembangunan yang
inklusif dan transparan. Menurutnya, membangun pers yang bebas dan bertanggung
jawab tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi lintas
sektor.
“Walaupun belum ada program khusus yang ditetapkan
pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan IKP, namun berbagai langkah
strategis sudah mulai dijalankan,” ungkap Arry. Ia juga menekankan
pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat ekosistem
pers yang sehat, tidak bergantung secara penuh pada anggaran pemerintah, serta
terus mendorong peningkatan kapasitas jurnalis.
Arry menambahkan bahwa peran media sangat penting dalam
menyosialisasikan berbagai program strategis pemerintah seperti Modul
Belajar Gratis (MBG), sekolah rakyat, hingga program ketahanan
pangan yang sedang berjalan di Sumbar.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Dalam sesi pemaparan, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti
Aisyah, menyoroti perlunya penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan
media massa. Ia mengakui masih terdapat tantangan dalam hubungan kemitraan ini,
namun menegaskan bahwa upaya peningkatan keterlibatan media dalam berbagai
program pemerintah terus diupayakan secara aktif.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi,
menyoroti tantangan pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menekankan pentingnya peran pers
dalam mengawal arah pembangunan dan memastikan kebijakan publik tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat.
Ketua KPID Sumbar sebagai narasumber terakhir turut
menambahkan perspektif dari sisi penyiaran. Ia menegaskan bahwa lembaga
penyiaran harus mampu menjaga independensi sekaligus menyajikan informasi yang
berkualitas serta edukatif, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial media.
Menyongsong IKP 2025 yang Lebih Baik
Rapat ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan insan pers
dari berbagai media di Sumatera Barat. Diharapkan, forum ini menjadi titik awal
yang konkret bagi penguatan kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan pers yang
profesional, independen, dan mampu menjunjung tinggi etika jurnalistik.
Kemenkopolhukam RI berharap hasil Rakor ini dapat menjadi
masukan berharga dalam merancang kebijakan nasional yang lebih akomodatif
terhadap kebebasan pers, sekaligus mendukung tercapainya target IKP 2025 secara
nasional, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.(*/zoe)
