DIBAHAS: Suasana Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati mengenai Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2026 di DPRD Padang Pariaman.(dprd padang pariaman)
Padang Pariaman, Sindotime—Rapat
paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota
penjelasan Bupati mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2026 digelar Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman menggelar. Rapat ini berlangsung
di Ruang Sidang DPRD Padang Pariaman, Senin (29/9), dipimpin langsung oleh
Ketua DPRD Aprinaldi, didampingi Wakil Ketua Wira Satria dan Firman.
Dalam rapat tersebut,
masing-masing fraksi menyampaikan masukan, saran, serta kritik konstruktif
terkait arah kebijakan anggaran pemerintah daerah tahun 2026.
Fraksi
PAN menjadi yang pertama menyampaikan pandangan. Melalui juru
bicaranya, Alam Syahri, fraksi ini menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). PAN mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggali
potensi-potensi ekonomi lokal yang belum dimaksimalkan. Selain itu, PAN mengingatkan
agar dana hibah dikelola secara profesional dan tidak digunakan sebagai alat
politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Isu infrastruktur juga turut
disoroti, khususnya perbaikan jalan dan jembatan yang dianggap krusial dalam
menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi
Gerindra, melalui juru bicara Zulkifli, memberikan perhatian
khusus pada kondisi infrastruktur, terutama jalan yang dinilai mengalami banyak
kerusakan. Fraksi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dan
menyeluruh dalam penanganan masalah infrastruktur. Fraksi Gerindra menyatakan
dukungan terhadap rancangan KUA-PPAS, namun dengan sejumlah catatan evaluatif.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menitikberatkan pandangannya pada
isu ketenagakerjaan dan efisiensi birokrasi. Juru bicara Nazir Tanjung
menekankan pentingnya sinergi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dalam
menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Golkar juga
mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber peningkatan PAD. Dalam
hal penataan organisasi pemerintahan, fraksi ini menyoroti perlunya
profesionalisme dalam pengisian jabatan struktural di OPD, dengan menempatkan
pejabat yang memiliki kompetensi sesuai latar belakang keilmuan, bukan
berdasarkan pertimbangan politis. Fraksi Golkar menyatakan sepakat terhadap
rancangan KUA-PPAS 2026.
Menanggapi pandangan umum
fraksi-fraksi, Wakil Bupati Padang Pariaman,
Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi atas masukan yang
diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan
evaluasi penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan dan penganggaran
tahun 2026. “Kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari
seluruh fraksi. Ini akan menjadi dasar bagi kami untuk merumuskan kebijakan
yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini merupakan
bagian dari tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD, guna memastikan
bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi
masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.(*/zoe)
