BELUM TEREALISASI: Gedung kantor Gubenur Sumbar.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Realisasi fisik Pemprov Sumbar hingga (29/12)
baru nencapai 90,98 persen. Dengan arti kata, totalnya baru mencapai Rp 5,9
triliun, padahal target yang ditetapkan adalah 99,81 persen atau sekitar Rp7
triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 1 triliun lebih masih belum terealisasi.
Bahkan kondisi serupa juga terjadi pada realisasi keuangan,
yang baru mencapai 84,32 persen atau Rp5,9 triliun dari target Rp7 triliun,
jauh dari target 99,33 persen atau sekitar Rp7,012 triliun. Data ini dapat
diakses melalui laman dashboard pembangunan Sumatera Barat di https://dashboard.sumbarprov.go.id/tahun/2024.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Sumbar, Rosail, menjelaskan bahwa dashboard pembangunan Sumbar belum
diperbaharui, karena data yang ditampilkan belum mencakup seluruh data dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembaruan data ini akan dilakukan setelah
semua informasi terkumpul. Selain itu, realisasi fisik dan keuangan yang lambat
juga disebabkan oleh target pendapatan yang tidak tercapai, sehingga anggaran
yang sudah dialokasikan tidak tersedia untuk pembiayaan kegiatan.
Dengan kondisi ini, Pemprov Sumbar memutuskan untuk tidak
melanjutkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Kegiatan hanya akan diteruskan
jika dana yang tersedia mencukupi. “Jika tidak ada uang, kegiatan akan
dihentikan,” jelasnya.
Dashboard juga menunjukkan lima OPD dengan realisasi
keuangan terendah: Dinas Lingkungan Hidup (66,61%), Dinas Komunikasi,
Informasi, dan Statistik (73,47%), Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(74,5%), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (76,56%), dan Biro Kesra
(76,86%). Sementara, OPD dengan realisasi keuangan tertinggi adalah Kebangpol
(98,47%), Dinas Satpol PP (96,49%), Dinas Sosial (95,53%), Biro Organisasi
(95,01%), dan Bappeda (94,37%).
Adapun untuk realisasi fisik, lima OPD dengan capaian
terendah adalah BPBD (57,83%), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (62,15%),
Diskominfotik (73,09%), DLH (76,67%), dan Badan Penghubung (77%). Sementara
lima OPD yang sudah mencapai target fisik 100% antara lain Disnakertran, Biro
Perekonomian, Biro Adpim Setdaprov, RSAM Bukittinggi, dan Dinas Satpol PP.
Realisasi pendapatan daerah juga belum memenuhi target,
dengan total pendapatan Pemprov Sumbar yang ditargetkan Rp6,8 triliun hanya
tercapai Rp6,2 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024, yang ditargetkan
Rp3,3 triliun, hanya terealisasi Rp2,73 triliun, kurang Rp602 miliar
dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercapai lebih tinggi.
Sementara itu, retribusi yang ditargetkan Rp414 miliar hanya
terealisasi Rp358 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mencapai Rp122 miliar dari target Rp129 miliar. Pendapatan lain-lain yang sah
juga tidak mencapai target, dengan realisasi Rp80 miliar dari target Rp105
miliar.
Kondisi ini berpengaruh langsung pada kas daerah dan
memengaruhi belanja, termasuk pembayaran TPP ASN yang terhambat.(*/zoe)
