DIBAHAS: Sumon terkait kehumasan serta pengawasan yang PDPB yang dilakukan Bawaslu Sumbar di Kantor Bawaslu Pessel, Jumat (3/10).(bawaslu sumbar)
Pessel, Sindotime-Kegiatan Supervisi dan Monitoring (Sumon)
terkait kehumasan serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat di
Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (3/10).
Kegiatan ini merupakan lanjutan
dari pengawasan langsung yang dilakukan sehari sebelumnya, Kamis (2/10), saat
tim Bawaslu Sumbar bersama jajaran Bawaslu Pesisir Selatan memantau proses
rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan di kantor KPU Pesisir Selatan.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat,
Muhammad Khadafi, memimpin kegiatan ini bersama Anggota Bawaslu Pesisir
Selatan, Nurmaidi dan Bambang Putra Niko, dengan dukungan penuh dari jajaran
sekretariat masing-masing.
Dalam sambutannya, Khadafi
memberikan apresiasi atas konsistensi Bawaslu Pesisir Selatan dalam menjalankan
fungsi kehumasan. Ia menyoroti upaya publikasi yang aktif melalui berbagai
platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta media massa dan website
resmi. Ia juga menyinggung prestasi Bawaslu Pesisir Selatan yang berhasil
meraih penghargaan Kehumasan Terbaik Nasional dari Bawaslu RI pada tahun 2023
dan 2024.
“Kinerja kehumasan yang
konsisten ini menunjukkan komitmen tinggi dalam menyampaikan informasi ke
publik. Ini patut diapresiasi,” ujar Khadafi.
Terkait pengawasan PDPB,
Khadafi menekankan pentingnya ketelitian dalam memantau perubahan data pemilih.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan data, seperti mencatat orang yang masih hidup
sebagai meninggal, dapat menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk
memilih.
Senada dengan itu, Kepala
Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, menambahkan bahwa pencegahan
pelanggaran Pemilu dan Pilkada perlu diperkuat. Ia mendorong Bawaslu Pesisir
Selatan untuk terus menerbitkan dokumen-dokumen strategis seperti surat
imbauan, keputusan tim fasilitasi pengawasan, serta optimalisasi penggunaan form cegah online.
“Form cegah online harus terus
diperbarui. Bawaslu RI memantau kinerja ini secara berkala dan akan melakukan
pemeringkatan,” jelas Hanif.
Hanif juga menyebutkan bahwa
saat ini Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ke-8 nasional dalam kategori
pencegahan pelanggaran Pemilu. Ia menargetkan posisi tiga besar nasional dapat
diraih pada akhir tahun 2025.
Menanggapi kunjungan tersebut,
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyampaikan apresiasi dan
harapan agar kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara rutin.
“Kunjungan ini sangat berharga
bagi kami. Catatan yang disampaikan tim Bawaslu Sumbar akan menjadi bekal penting
dalam pengawasan Pemilu ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029,” ujar
Afriki.
Kegiatan ini juga dihadiri
oleh seluruh jajaran pimpinan dan pejabat struktural Bawaslu Pesisir Selatan,
antara lain Anggota Nurmaidi dan Syauqi Fuadi, Kepala Sekretariat Rinaldi,
Kasubag Administrasi Novalina Elsa Putri, Kasubag Pengawasan Ashari, serta staf
sekretariat lainnya.(*/zoe)
