APRESIASI: Kepala BPSDM Sumbar, Dr. Ir. Desniarti, MM saat menerima Sertifikat Akreditasi Program Pelatihan di Bidang Keuangan Negara berstatus terakreditasi C.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime-Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Sumbar, Dr. Ir. Desniarti, MM menerima Sertifikat Akreditasi Program
Pelatihan di Bidang Keuangan Negara berstatus terakreditasi C, untuk Program
Pelatihan Bendahara Pengeluaran Substansi APBD dari Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, untuk masa berlaku 2 tahun.
BPSDM Sumbar merupakan BPSDM ke-4 se-Indonesia yang
terakreditasi dari BPPK Kemenkeu setelah BPSDM DKI, Jabar, Jatim dan Jateng.
Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bhimantara
Widyajala, SH, Ak, MSF berpesan, dengan telah terakreditasinya BPSDM Sumbar, dengan
ini tentunya berkesempatan memenuhi standar pembelajaran yang setara dengan
BPPK Kemenkeu, yang dapat melayani kebutuhan sampai ke daerah-daerah. Serta
ikut berkontribusi untuk peningkatan SDM di ranah Minang, yang merupakan middle
Income produktivitas daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045.
“Selanjutnya BPSDM Sumbar akan didampingi langsung oleh BPPK
Kemenkeu dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan,” Kata Bhimantara
Widyajala saat penyerahan sertifikat yang berlangsung di Kampus B BPPK
Kemenkeu, Jalan Purnawarman, Jaksel.
Desniarti didampingi Kepala Bidang PKTI, Monita, S.Farm, Apt,
M.Sc dan Marina, SAP menyebut, dengan pencapaian akreditasi Program Pelatihan
Keuangan tersebut, menimbulkan semangat baru untuk memperbaiki nilai 77,75
tersebut, semakin baik.
Apalagi di Bulan April 2025, pelatihan Bendahara Pengeluaran
akan juga dibuka. Sehingga sehari sebelumnya, atau tepatnya pada Selasa, 21
Januari 2025 lalu, juga telah dilaksanakan kunjungan/Benchmarking ke BPSDM DKI
Jakarta, terutama untuk memperoleh gambaran terkait unsur-unsur penilaian yang
masih rendah dan belum maksimal.
Antara lain jumlah WI/tenaga pengajar bersertifikat TOT,
lintas sektor, support anggaran, Monev paska pelatihan Level-3/level-4,
penjaminan mutu, manajemen pengetahuan dan kertas kerja identifikasi potensi pada
saat melakukan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK).
Dan pada Kamis, 23 Januari 2025 juga dilakukan kordinasi dan
konsultasi ke Pusdiklat PB BNPB, yang disepakati untuk melaksanakan
“Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi” secara zoom meeting bagi Tenaga
Pengajar dari BPSDM Sumbar, LSM, dan personel BPBD kabupaten/kota. Sebelum dimulainya
Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi pada 17-28 Februari mendatang.
Pusdiklat PB BNPB juga akan mengadakan Diklat Kaji Cepat
Bencana untuk Provinsi Sumatera Barat. Di mana sebanyak 1 angkatan dari tanggal
19-23 Mei 2025 secara online, bagi
SDM bencana di Provinsi dan 19 kabupaten/kota. Dengan kerja sama antara Pusat
dan daerah di Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memenuhi rekomendasi BPK RI
terkait upaya mitigasi bencana di Provinsi Sumatera Barat.
Sukses BPSDM Sumbar, tetap melaksanakan pengembangan
kompetensi dengan lebih efisien dan efektif, tetap eksis memberikan pelayanan
terbaik.(*/zoe)
