KERJA KERAS: Petugas kebersihan DLH Kota Padang terlihat sedang berjibaku dalam mengangkut sampah.(pemko padang)
Padang, Sindotime-Kota Padang saat ini tengah bergulat
dengan peningkatan volume sampah, di sisi lain, fasilitas dan armada untuk
pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri
bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang yang terus berupaya untuk menjaga
kebersihan kota meski dengan sumber daya yang terbatas.
Kepala DLH Kota Padang, Fadelan FM, mengungkapkan bahwa pada
tahun 2025, hanya ada penambahan satu unit mobil amrol dan 13 unit bak
kontainer yang dibiayai dari dana APBD. “Saat ini kami sudah memiliki 29
dump truck, 43 truk amrol, dan 208 kontainer. Namun, kebutuhan ideal kami masih
jauh, kami membutuhkan tambahan sekitar 70 bak kontainer dan 10 truk amrol,”
jelas Fadelan pada Rabu (29/1).
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota
Padang tengah berupaya mencari bantuan armada melalui dana Corporate Social
Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). “Kami terus berusaha menjaga kebersihan Kota Padang
meskipun anggaran terbatas. Oleh karena itu, kami berupaya menggandeng pihak
ketiga, karena kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama,” ujar
Fadelan.
Selain masalah armada, volume sampah yang terus meningkat
juga menjadi tantangan besar. Berdasarkan perhitungan, volume sampah di Padang
diperkirakan akan naik sekitar 15 persen pada 2025, dari 460 ton per hari
menjadi 500 ton per hari. Kenaikan ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat
yang semakin tinggi dalam membuang sampah pada tempat yang seharusnya, tidak
lagi membuangnya ke sungai atau membakar sampah sembarangan.
Peningkatan jumlah sampah ini juga dipicu oleh adanya
Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang mulai beroperasi pada Januari 2025. LPS
bertugas untuk mengangkut sampah langsung dari rumah warga ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS). Dengan adanya layanan ini, diharapkan kebiasaan buruk
masyarakat dalam membuang sampah sembarangan bisa berkurang.
Fadelan menambahkan bahwa dalam hal pengadaan becak motor
(betor) dari dana pokir anggota DPRD, bantuan tersebut tidak lagi disalurkan
melalui DLH, melainkan langsung diberikan kepada LPS di setiap kelurahan.
“Betor langsung diberikan oleh anggota dewan ke LPS di dapil
masing-masing,” katanya. Langkah ini diharapkan akan mempercepat
pengangkutan sampah dari lingkungan warga menuju TPS.
Meski berbagai tantangan menghadang, DLH Kota Padang tetap
optimistis bisa menjaga kebersihan kota dengan dukungan dari semua pihak.
Fadelan menegaskan bahwa menjaga kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama,
baik pemerintah maupun masyarakat. “Kami berharap masyarakat lebih aktif
berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, dan berbagai pihak dapat membantu
dalam memenuhi kebutuhan armada serta fasilitas pengelolaan sampah,” tutupnya.(*/zoe)
