News  

Optimalisasi SP4N-LAPOR!, Demi Pelayanan Publik yang Responsif

DIBAHAS: Rakor dalam rangka optimlisasi SP4N-Lapor!yang digelar Diskominfotik Sumbar.(pemprov sumbar)


Padang,
Sindotime
-Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan
sistem pengaduan nasional berbasis digital, Pemprov Sumbar terus berupaya mengoptimalkan
SP4N-LAPOR! Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar
di Ruang Pola Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (18/9).

Dalam
sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menekankan
pentingnya SP4N-LAPOR! sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah. Ia menilai, kecepatan dan ketepatan dalam menangani aduan publik
merupakan indikator utama hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat.

“SP4N-LAPOR!
ini ibarat jembatan. Jangan sampai jembatan itu putus gara-gara kita sendiri.
Masyarakat sekarang menuntut layanan cepat seperti fast food – cepat, tepat,
dan tuntas,” ujar Arry.

Ia juga
menyoroti bahwa keberadaan SP4N-LAPOR! membawa manfaat ganda: memudahkan
masyarakat menyampaikan keluhan dan menjadi sumber masukan strategis bagi
pemerintah dalam memperbaiki program serta kebijakan.

“Kalau bisa,
kita berikan pelayanan publik yang tidak hanya baik, tapi melampaui ekspektasi
masyarakat,” tambahnya.

Sementara
itu, Plt. Kepala Bidang IKP Diskominfotik Sumbar, Defi Astina, menjelaskan
bahwa penguatan SP4N-LAPOR! tidak hanya menyasar respons cepat terhadap aduan,
tapi juga sebagai upaya pengumpulan big data dari masyarakat. Data ini nantinya
bisa dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Melalui
rakor ini, kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar penanganan
pengaduan publik di Sumbar semakin terintegrasi dan efisien,” ungkap Defi.

SP4N-LAPOR!
dapat diakses secara daring melalui
https://lapor.go.id, sebagai kanal resmi pengaduan
masyarakat yang menjamin transparansi, kecepatan, dan keakuratan penanganan.
Pemprov Sumbar berharap, masyarakat dapat lebih aktif menggunakan platform ini
sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif.

Dengan
penguatan sistem ini, Pemprov Sumbar ingin memastikan bahwa setiap aspirasi
masyarakat tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret
demi pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif.(*/zoe)