SAMBUTAN: Wabup Solsel, Yulian Efi saat memberikan sambutan.(pemkab solsel)
Solsel, Sindotime-Setelah melakukan
pembahasan bersama OPD di berbagai komisi di legislatif Solok Selatan, Pemerintah
Kabupaten Solsel bersama DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (APBD-P) untuk tahun anggaran 2025. Kesepakatan tersebut dicapai
dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD setempat, Selasa (16/9).
Selain membahas perubahan
anggaran untuk tahun berjalan, Pemkab juga menyerahkan Nota Pengantar Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) untuk tahun 2026.
Wakil Bupati Solok Selatan,
Yulian Efi, menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2025 disusun dengan
mempertimbangkan capaian indikator kinerja, baik dari sisi pendapatan, belanja
maupun pembiayaan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin
dan berbasis pada ukuran yang jelas.
“Anggaran
perubahan ini bersifat terukur. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan
secara disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pengelolaan
keuangan daerah,” tegas Yulian.
Ketua DPRD Solok Selatan,
Martius, menambahkan bahwa proyeksi anggaran tahun ini mengalami penurunan
dibanding APBD induk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi pada
pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Karena
keterbatasan dana transfer, fokus pembahasan lebih diarahkan untuk mendorong
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapannya, APBD-P 2025 menjadi
lebih kredibel, efisien, dan seimbang antara pendapatan dan belanja,”
ujarnya.
Ringkasan APBD-P
2025
Total APBD Perubahan tahun
2025 ditetapkan sebesar Rp 877,91 miliar, mengalami
penurunan sekitar 8,19%
dibanding alokasi awal yang mencapai Rp 956,25 miliar. Penyesuaian
ini berdampak pada sejumlah rencana kegiatan pemerintah daerah di sisa tahun
anggaran berjalan.
Proyeksi Keuangan
Tahun Anggaran 2026
Dalam rancangan KUA-PPAS 2026,
pemerintah daerah mengusung sejumlah asumsi makro, di antaranya, Pertumbuhan ekonomi: 5,56%, PDRB per kapita (ADHB): Rp
46,14 juta, Tingkat pengangguran terbuka:
2,22%, Tingkat kemiskinan: 5,29%, Indeks Gini: 0,310, Indeks Pembangunan Manusia (IPM):
74,11.
Berdasarkan proyeksi tersebut,
pendapatan daerah tahun 2026
direncanakan mencapai Rp 905 miliar, meningkat 2,26%
dari tahun sebelumnya. Sementara itu, rencana belanja daerah berada
di angka Rp 924,64 miliar,
turun 3,31% dibanding belanja tahun 2025.
Pembiayaan Daerah
Pada sisi pembiayaan,
penerimaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025
diperkirakan sebesar Rp 20,33 miliar, atau turun
signifikan sebesar 71,33% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 50,59
miliar.
Selanjutnya, DPRD akan
membahas lebih lanjut rancangan KUA-PPAS 2026 bersama Badan Anggaran sebelum
ditetapkan secara resmi sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026.(*/zoe)
