CEK LAPANGAN: Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi ketika meninjau salah satu lokasi penumpukan sampah di Kabupaten Agam, tepatnya di Pantai Tiku saat lebaran Idul Fitri 1446 H.(dlh sumbar)
Padang, Sindotime-Untuk menangani persoalan sampah memang dibutuhkan keseriusan masing-masing daerah. Bahkan Pemprov Sumbar sesuai dengan edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait mudik minim sampah, juga sudah menindaklanjutinya kepada seluruh bupati/wali kota di Sumbar, agar masing-masing kabupaten/kota juga ikut menindaklanjutinya dengan membuat edaran ke seluruh pemilik kawasan wisata, masyarakat dan juga memberikan sosialisasi dan imbauan kepada pemudik terkait sampah. Ini untuk mengurangi timbulan sampah.
Namun memang pada lebaran 1446 H, masih ditemui sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya baik oleh masyarakat, pedagang. Dan juga para pemudik, yang bisa dilihat di berbagai SPBU dan juga rest-rest area yang ada di Sumbar. Sehingga jumlah sampah pascalebaran Idul Fitri ini diperkirakan mencapai 20 persen.
Tapi ada juga sebagian daerah yang juga sudah menidaklanjutinya, meski dihadapi dengan persoalan keterbatasan sarana dan prasarana.
“Ke depan, masyarakat dan juga pemilik kawasan ataupun penanggung jawab daripada masing-masing lokasi (rest area, red) tersebut juga betul-betul harus siap menghadapi lonjakan sampah daripada pemudik,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi.
Selama lebaran ini, pihaknya juga menerima sejumlah laporan dari masyarakat di sejumlah daerah terkait sampah. Seperti di Harau, banyak pengunjung selfie tapi tidak memperhatikan sampah. Dan juga di Kelok Sembilan, para pemudik yang lewat selfie yang mengakibatkan kemacetan, dan juga menyisakan sampah yang berserakan. Termasuk ulah PKL sekitar daerah tersebut yang memperparah timbulan sampah.
Laporan tersebut ditindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan DLH Limapuluh Kota, untuk menurunkan petugas untuk membersihkan.
Di Bukittinggi wali kota-nya juga cukup arif, dengan menyiagakan petugas kebersihan yang bekerja siang dan malam, untuk menangani sampah seperti di objek wisata Jam Gadang dan juga Pasar Atas. Hanya saja, macet juga mempengaruh frekuensi pengangkutan sampah ke Tempat Pembuang Akhir (TPA) yang ada di Padang.
Di Kota Padang, wali kota nya juga cukup aktif dan sudah mengantisipasinya dengan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan. Kemudian ada juga ada yang namanya dubalang kota. Bahkan, untuk kawasan pinggir pantai Padang yang dulunya dikelola Dinas Pariwisata, dan di bahu jalan dikerjakan DLH, kini disatukan, dan dikerjakan oleh DLH.
Laporan lainnya juga masuk dari Pantai Air Manis. Di mana, informasinya, sampah belum terkelola dengan baik. Ke depan ini perlu dirangkul pemuda, masyarakat dan pihak lainnya untuk ikut mendukung program untuk meminimalisir sampah.
“Untuk TPA yang di Payakumbuh yang runtuh sudah kami tutup, lalu untuk TPA sementara, juga sudah ditutup, karena kapasitasnya sudah penuh. Sesuai kesepakatan, itu hanya bisa untuk menampung sampah selama dua bulan,” ungkap pria yang akrab disapa Fuad tersebut.
Sesuai dengan saran KLHK, lokasi tersebut akan dilakukan penataan ulang paling hingga Desember 2026 ini, bahkan pada 2025 ini, juga sudah diajukan anggaran untuk melakukan FS (analisa dampak lingkungan).
Salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi timbulan sampah yakni dengan memperbanyak Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) berbasis teknologi. Ini nantinya akan diusulkan ke KLHK untuk bisa dibangun pada 2026. Termasuk dengan mengaktifkan TPS 3R (reduse, reuse, recycle) hingga ke tingkat kecamatan dan membangun prioritas sarana pengelolaan sampah di tingkat nagari.
Ke depannya seluruh Bupati/Walikota harus konsen menjadikan persoalan sampahnya menjadi urusan progul. Karena Sumbar sudah tidak memiliki lahan TPA sampah lagi. Dan sesuai program unggulan dari RPJMD Gubernur dan Wagub Sumbar pihaknya mendorong masuknya program-program pengolahan sampah berbasis Nagari. Termasuk memperkuat peran nagari dan kelurahan dalam melahirkan Perda pengelolaan sampah. Dan juga bersinergi dengan BUMN, BUMD, lembaga lainnya di masyarakat serta juga membiasakan masyarakat agar memilah sampah mulai dari rumah tangga.
“Jadi kita juga berupaya untuk mendorong program pengelolaan sampah, termasuk di program creative hub yang telah dicanangkan Pemprov Sumbar. Sehingga pengelolaan sampah hingga ke tingkat pemerintahan terendah bisa terlaksana dengan baik,” katanya.
Sekadar diketahui, tahun 2024, jumlah sampah di Sumbar mencapai 875.143 ton. Sedangkan pada 2023 mencapai 966 ribu ton.(zoe)
