SEPAKAT: Sejumlah organisasi pemuda lintas iman di Provinsi Riau saat mengeluarkan sembilan pernyataan.(mc riau)
Pekanbaru, Sindotime-Maraknya
demonstrasi mahasiswa yang berujung pada tindakan anarkis di berbagai daerah, membuat
sejumlah organisasi pemuda lintas iman di Provinsi Riau menyatakan sikap tegas.
Bertempat di Kantor Pengurus Wilayah GP Ansor Riau, Jalan KH Ahmad Dahlan, para
tokoh muda lintas agama bertemu untuk melahirkan sembilan poin pernyataan sikap
sebagai bentuk keprihatinan sekaligus seruan moral bagi seluruh elemen bangsa.
Pertemuan lintas organisasi tersebut dihadiri oleh pimpinan
dari berbagai organisasi pemuda, seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Gerakan
Pemuda Islam Indonesia, Gema Budhi, GAMKI, dan Peradah Indonesia. Mereka
menyuarakan pentingnya menjaga ketertiban dan nilai-nilai kebangsaan dalam
menyampaikan pendapat di muka umum.
Menolak
Kekerasan, Menjunjung Nilai Budaya
Ketua PW GP Ansor Riau,
Khoirul Huda, yang bertindak sebagai juru bicara dalam pertemuan tersebut,
menegaskan bahwa aksi unjuk rasa adalah bagian sah dari demokrasi, namun harus
dilakukan secara beradab dan tanpa kekerasan.
“Silakan menyampaikan
aspirasi, tetapi harus dilakukan secara tertib dan damai. Anarkisme bukanlah
solusi, justru menimbulkan kerugian bagi rakyat sendiri dan berpotensi
menimbulkan tindak pidana,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa
syukur bahwa Riau mampu menjaga ketenangan di tengah gelombang aksi protes
nasional. Ia berharap pendekatan damai yang diterapkan di Riau dapat menjadi
inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
“Di tanah Melayu, kita
memiliki nilai-nilai kesantunan dan musyawarah. Mari kita tunjukkan bahwa
aspirasi bisa disampaikan tanpa harus membakar atau merusak,” tambahnya.
9
Poin Seruan Moral dari Pemuda Lintas Iman Riau
Pertemuan tersebut melahirkan
sembilan poin pernyataan sikap yang menggambarkan kepedulian terhadap kondisi
bangsa sekaligus ajakan untuk menjaga persatuan dan mendorong pemerintah
bertindak lebih bijaksana. Berikut poin-poinnya, pertama, ucapan
dukacita kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi yang
berlangsung di berbagai daerah, termasuk mereka yang terluka dan kehilangan
nyawa.
Kedua,
desakan kepada pemerintah dan DPR agar membuka ruang dialog,
mengevaluasi kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat, dan mendengarkan
aspirasi secara nyata.
Ketiga,
tuntutan kepada pimpinan partai politik untuk mencopot anggota
DPR atau kader partai yang menyampaikan pernyataan provokatif dan tidak
berempati terhadap kondisi masyarakat.
Keempat,
imbauan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan
aspirasi secara tertib, menolak aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan
penjarahan.
Kelima,
ajakan untuk menolak isu SARA, menjaga kerukunan antar
kelompok, dan menghindari narasi yang bisa memicu konflik sosial sebagaimana
yang pernah terjadi di masa lalu.
Keenam,
permintaan kepada aparat keamanan untuk tetap humanis dalam
mengawal aksi unjuk rasa damai, namun bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan
dan tindak kriminal.
Ketujuh,
instruksi kepada kader organisasi untuk aktif menjaga
lingkungan, menjalin dialog lintas elemen, melindungi fasilitas umum, dan
menjadi agen perdamaian di wilayah masing-masing.
Kedelapan,
komitmen menjaga kearifan lokal, menjunjung tinggi adat dan
budaya Melayu dalam menyikapi dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat.
Kesembilan,
apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, dan DPRD
Riau yang telah membuka ruang aspirasi bagi masyarakat secara damai dan
terbuka.
Pernyataan sikap ini akan
secara resmi disampaikan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen
Pol Hery Heriawan, serta lembaga terkait lainnya, sebagai bentuk dukungan moral
untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang kondusif di Provinsi Riau.(*/zoe)