SILATURAHMI: Jajaran Diskominfotik Sumbar, PJIKP Sumbar dan KI Sumbar usai berlaturahmi.(ki sumbar)
Padang, Sindotime-Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik (Kominfotik) Sumbar dan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi
Publik (PJKIP) Sumbar bersilaturahmi dengan Komisi Informasi (KI) Sumbar, di
ruang sidang KI Sumbar, pada Selasa (14/1). Kegiatan bertajuk Refleksi dan Penguatan Edukasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2025 ini guna memperkuat sinergi serta
mengevaluasi upaya peningkatan transparansi informasi kepada publik.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, dalam sambutannya menekankan
pentingnya refleksi sebagai langkah awal dalam merancang program edukasi
keterbukaan informasi yang lebih efektif pada tahun mendatang. “Silaturahmi ini
adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman selama tahun 2024 dan merumuskan
langkah-langkah strategis bagi 2025. PJKIP merupakan mitra utama kita dalam
memastikan informasi dapat diakses secara luas oleh masyarakat,” ujar Musfi,
yang hadir bersama para komisioner KI lainnya, Mona Sisca, Tanti Endang
Lestari, Idham Fadli, dan Riswandi.
Capaian KI Sumbar di Tahun
2024
Dalam kesempatan tersebut, Musfi Yendra memaparkan sejumlah pencapaian
signifikan KI Sumbar sepanjang tahun 2024. Di antaranya, penerimaan laporan
standar layanan informasi publik dari 211 badan publik, sosialisasi keterbukaan
informasi di Payakumbuh yang diikuti oleh 150 peserta, dan Bimtek sengketa
informasi di Bukittinggi dengan peserta 150 orang. Selain itu, dilakukan
pemantauan terhadap 422 badan publik dan pemberian penghargaan Achievment
Motivation Person (AMP) kepada 10 tokoh yang berperan aktif dalam memajukan
keterbukaan informasi.
Pencapaian lainnya termasuk penyelesaian 34 sengketa
informasi publik, pembinaan tiga nagari yang meraih penghargaan desa tingkat
nasional, serta kerjasama dengan Pemprov Sumbar yang berhasil meraih predikat
Informatif dari Monev KI Pusat. Indeks keterbukaan informasi publik Sumbar di
tahun 2024 tercatat sebesar 75,03, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang
sebesar 74,58.
Target KI Sumbar di Tahun
2025
Musfi Yendra juga memaparkan enam target strategis KI Sumbar di tahun 2025.
Beberapa di antaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana kantor KI Sumbar,
penguatan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap badan publik, serta
penyelesaian sengketa informasi publik dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.
Selain itu, KI Sumbar berencana bekerja sama dengan DPRD Sumbar untuk
sosialisasi Perda tentang keterbukaan informasi publik, serta pengembangan satu
PPID nagari dan kelurahan percontohan di setiap kabupaten/kota.
Sinergi Pemerintah dan Media
untuk Keterbukaan
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa keterbukaan
informasi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang
baik. “Refleksi ini bukan hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai
langkah membangun rencana bersama untuk masa depan. Media akan dilibatkan dalam
setiap program edukasi agar keterbukaan informasi dapat menjangkau masyarakat
di seluruh pelosok daerah,” ungkap Siti.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, mengapresiasi langkah-langkah
KI Sumbar dan Kominfotik. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan
media adalah kunci untuk memastikan keterbukaan informasi yang transparan dan
akuntabel bagi masyarakat. “Kami bangga menjadi bagian dari kolaborasi
ini, bersama-sama kita dapat memastikan akses informasi yang lebih
terbuka,” kata Almudazir.
Pentingnya Edukasi dan
Sosialisasi
HM Nurnas, Inisiator KI Sumbar sekaligus Pembina PJKIP, juga menegaskan bahwa
keterbukaan informasi tidak hanya soal penyelesaian sengketa, tetapi juga
melalui upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menambahkan,
dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sangat diperlukan untuk mewujudkan
keterbukaan informasi secara maksimal.
Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat
komitmen bersama untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik
di tahun 2025. KI Sumbar, Kominfotik, dan PJKIP sepakat untuk terus melangkah
bersama menciptakan inovasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(*/zoe)
