Oleh : DJOKO SETIJOWARNO
(Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata/Waka Pemberdayaan
dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat)
SAYANGNYA data pasti untuk moda darat belum valid, masih
sebatas perkiraan. Jumlah mudik motor lewat jalan raya tidak ada. Realisasi
mudik gratis tak ada. Yang ada hanya kuota mudik gratis .
Mudik lebaran sudah menjadi tradisi Bangsa Indonesia. Di
negara lain ada Imlek (China), Natal (Eropa) dan Thanksgiving (AS). Libur masa
Lebaran, selain untuk mudik ke kampung halaman dan bersilaturahmi dengan
keluarga, teman atau kerabat, juga dimanfaatkan untuk berwisata. Sudah menjadi
tradisi, berwisata bersama keluarga sudah menjadi agenda yang tidak boleh
dilewatkan selama libur masa lebaran. Tradisi mudik tidak hanya memindahkan
manusia, tetapi juga menggeser pola berlalu lintas dan denyut mobilitas warga
antarkota.
Meningkatnya jumlah pemudik dan lamanya libur Lebaran akan
memicu mobilitas masyarakat di sejumlah daerah serta peningkatan angka
kunjungan di sejumlah obyek wisata, produk lokal dan kuliner di sejumlah
daerah.
Data dari Bank Indonesia (2025), perputaran uang selama
lebaran tahun 2021 sebesar Rp 154,5 triliun, tahun 2022 (Rp 150 triliun), tahun
2023 (Rp 240 triliun), tahun 2024 (Rp 157,3 triliun) dan tahun 2025
diperkirakan Rp 137,9 triliun. Efek kebijakan pemerintah yang kurang tepat
menyebabkan perputaran uang selama Lebaran tahun 2025 turun sebesar Rp 20
triliun.
Jumlah pemudik menurun akibat tekanan ekonomi. Para ASN
muda, misalnya, lebih baik mengurangi pendapatannya untuk membayar cicilan
rumah dan kendaraan, sehingga mereka memilih tidak mudik (Darmaningtyas, 2025).
Laporan INDEF menunjukkan, realisasi penerimaan pajak dari
konsumsi masyarakat turun drastis dari Rp 35,6 triliun menjadi Rp 2,58 triliun.
Akibatnya, jumlah pemudik pun menurun. Hanya 10,1 juta pemudik tercatat H-10
hingga H+2, lebih sedikit 563.000 dibandingkan dengan 2024 (Kompas, 7/04/2025).
Jumlah pemudik turun, kejadian kecelakaan juga menurun.
Kejadian kecelakaan lalu lintas pada masa Lebaran 2025 tercatat sebanyak 4.640
kecelakaan atau turun sebesar 34,31 persen jika dibandingkan masa Lebaran tahun
2024.
Kenaikan semu
Kenaikan pemudik menggunakan moda transportasi darat belum
menunjukkan angka yang pasti, seperti di moda KA, pesawat, kapal penyeberangan
dan kapal laut.
Penyelenggaraan mudik lebaran sudah bertahun-tahun, namun
untuk mendapatkan angka realisasi pemudik belum didapat angka secara pasti.
Angka yang dikumpulkan hanya sebatas kuota yang disediakan, baik pemudik
menggunakan program Bus Mudik Gratis maupun kuota yang disediakan PO Bus
reguler. Data tersebut tentunya akan bermanfaat untuk membuat program
perencanaan penyelenggaraan mudik lebaran akan datang.
Penyelenggaraan mudik gratis tahun ini makin bertambah,
tidak hanya menggunakan bus namun ada moda KA dan kapal. Selain Kemenhub dan
BUMN, juga banyak Perusahaan Swasta dan Parpol menyelenggarakan mudik gratis.
Beberapa pemda menyelenggarakan mudik gratis di wilayah
masing-masing (provinsi). Namun ada pula yang sudah lintas antar provinsi,
seperti Pemprov. DKI Jakarta, Pemrov. Jateng, Pemprov. Sumsel. Pemprov.
Lampung. Ada pula Pemda yang menggunakan kapal, seperti Prov. Maluku Utara yang
baru pertama kali menyelenggarakan mudik gratis kapal laut, selain ada juga
mudik gratis jalur darat di Pulau Halmahera. Disesuaikan dengan kondisi
geografis wilayahnya berupa kepulauan. Pula Prov. Aceh menyelenggarakan mudik
gratis jalur darat (16 kota), angkutan laut dan penyeberangan ke wilayah
kepulauan seperti Sabang, Pulo Aceh, Pulau Banyak, dan Simeulue.
Masih banyak kursi kosong mudik gratis, karena sistem
pendaftaran tidak terintegrasi. Sistem satu aplikasi sudah saatnya
diperkenalkan untuk semua penyelenggara mudik gratis tahun depan agar pendaftar
tidak bisa lebih dari satu dan data mudah diperoleh.
Jangan dipangkas
Kebijakan efisiensi yang berdampak pada keselamatan. Ramp
check terhadap bus mudik gratis banyak yang tidak dilakukan. Perawatan jalan
arteri nasional perlu diperhatikan, terutama karena musim mudik 2026 akan jatuh
lebih awal, berpotensi terjadi saat musim hujan. Jalan bisa rusak sebelum
waktunya, jika tidak ada perawatan. Lampu penerangan jalan umum banyak yang
mari dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Anggaran pemeliharaan jalan nasional dan keselamatan jalan
(rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum/PJU) jangan dipangkas
demi efisiensi anggaran.
Kebijakan sistem satu arah dan angkutan umum
Kebijakan sistem satu arah ( one way ) tidak bisa menjadi
solusi jangka panjang. Inovasinya jangan cuma sistem satu arah. Negara lain,
seperti RRC saat Imlek atau AS saat Thanksgiving juga punya musim mudik,
masyarakatnya menggunakan angkutan umum
Dalam jangka menengah dan panjang, pemudik harus mulai
dialihkan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Pembenahan angkutan umum
dari hulu hingga hilir mulai sekarang harus dilakukan. Penguatan angkutan umum
di daerah minimal di Pulau Jawa harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan.
Layanan angkutan umum hingga ke pedesaan untuk mengurangi operasi travel gelap.
Membiarkan pemudik menggunakan kendaraan pribadi akan memboroskan keuangan
negara.
Pengaturan logistik
Berkaitan dengan pengaturan logistik, pada masa Lebaran
2025, pembatasan angkutan barang diberlakukan selama 16 hari lebih lama
dibandingkan tahun 2024 yang hanya 12 hari. Bahkan, jauh lebih lama ketimbang
awal mula ada kebijakan ini tahun hanya 3 – 5 hari. Angkutan logistik penentu
pertumbuhan ekonomi negara.
Kebijakan ini mendapat sorotan dari pelaku logistik dari
asosiasi pengusaha truk, sopir truk hingga perusahaan depo kontainer. Efek
libur panjang ini juga bisa menjadi masalah dalam sistem logistik.
Jika pemerintah ingin serius mengurangi hambatan akibat truk
bermuatan besar di jalan, sudah saatnya pemerintah mulai dijajaki optimalisasi
sistem logistik berbasis rel dan perairan. Logistik masih juga ditimpakan ke
jalan raya. Padahal, bisa lewat rel. Kapasitas moda KA masih cukup untuk
digunakan mengalihkan atau meningkatkan kapasitas angkutan logistik tanpa
membatasi libur di masa mudik lebaran.
Janji pemerintah mengatasi masalah truk kelebihan dimensi
dan muatan (overdimension overload/ODOL) saat mudik lebaran tidak terbukti.
Tidak ada tindakan apapun terhadap operasional truk ODOL. Lantaran belum ada
program terstruktur dan masif yang diputuskan selama ini. Hanya sebatas wacana
dan bingung mau memulai bergerak darimana.
Benahi pendataan dan bikin program
Lancar di jalan tol namun tersendat di jalan arteri yang
tidak terpantau. Kebijakan satu arah tidak dapat dipertahankan selamanya.
Keterbatasan kapasitas prasarana dan anggaran menjadi kendala.
Usai masa mudik lebaran, segeralah pemerintah membuat program
untuk lebaran tahun depan. Jangan menunggu tahun depan mendekati masa mudik
lebaran, baru dikeluarkan program baru. Program yang akan diputuskan masa mudik
lebaran 2016, minimal 6 bulan sebelum masa mudik lebaran sudah diputuskan.
Mengalihkan pemudik menggunakan angkutan umum akan mendukung kebijakan
ketahanan energi. Mengurangi pemudik motor dengan membatasi dimuat 2 orang
setiap sepeda motor turut mengurangi angka kejadian kecelakaan.
Membenahi pendataan pemudik dan membuat program baru sangat
dinantikan untuk musim mudik lebaran 2026.(***)
