DIBAHAS: Pimpinan DPRD Agam bersama Wabup Muhammad Iqbal, kepala OPD dan unsur Forkopimda usai rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD) 2025, Selasa (19/8).(dprd agam)
Agam, Sindotime-DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna
pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD) 2025, Selasa
(19/8), dengan sejumlah pertanyaan kritis terkait defisit anggaran dan
prioritas program pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, Ilham didampingi Wakil Ketua
DPRD, Muhammad Risman, serta dihadiri Wakil Bupati Muhammad Iqbal, anggota
DPRD, Forkopimda, dan kepala OPD terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut
dari penyampaian nota pengantar Bupati Agam mengenai RAPBD Perubahan 2025 pada
15 Agustus lalu.
Sebanyak 7 fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan
melalui juru bicara masing-masing. Fokus utama yang mencuat antara lain defisit
anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan infrastruktur,
pemenuhan layanan dasar, dan status kepegawaian honorer.
Fraksi PKS, melalui juru bicara Suhermi, menekankan
pentingnya evaluasi penyerapan anggaran agar program yang dilaksanakan tepat
sasaran. Sementara Fraksi Nasdem, yang dibacakan Syahrial, menilai target PAD
masih bisa ditingkatkan, misalnya melalui inovasi digitalisasi pajak tanpa
membebani masyarakat kecil.
Fraksi PAN, melalui juru bicara Antonis, meminta pemerintah
daerah memperhatikan kondisi jalan rusak di sejumlah titik, termasuk Simpang
Kotobaru menuju Sungaipua, Canduang, dan Baso. Fraksi Demokrat, yang diwakili
Alber, mendorong pemerintah daerah memprioritaskan program dan segera merealisasikan
perbaikan SD Negeri 11 Sipisang yang rusak akibat pohon tumbang pada Februari
2024.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, melalui Nesi Harmita,
menyoroti status kepegawaian honorer yang masuk kategori R2, R3, dan R4. Fraksi
meminta pemerintah daerah memastikan pengangkatan 380 honorer R2 dan R3 serta
1.041 R4 sebagai PPPK Paruh Waktu sebelum 20 Agustus, sesuai Keputusan
Menpan-RB No. 16/2016, agar hak para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun
tidak terabaikan.
Fraksi PPP, melalui juru bicara Novia Novel, mempertanyakan
sejauh mana anggaran belanja dalam RAPBD Perubahan berpihak pada layanan dasar
masyarakat, terutama di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus
menekankan perlunya percepatan realisasi program kerja OPD dan implementasi
pokok pikiran anggota DPRD.
Sedangkan Fraksi Golkar (Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan
PKB) melalui juru bicara Zulfahmi, meminta peningkatan kapasitas SDM personil
administrasi dan tenaga operasional lapangan agar capaian retribusi pajak lebih
optimal.
Dengan berbagai masukan dan sorotan dari fraksi-fraksi, DPRD
Agam menegaskan pentingnya penyusunan RAPBD Perubahan 2025 yang realistis,
berpihak pada masyarakat, dan tepat sasaran, guna memastikan program
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terlaksana secara efektif. (*/zoe)
