ARAHAN: Pj Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar memberikan arahan dalam Rakorwasda di Ruang Bagindo Aziz Chan, Selasa (24/12).(pemko padang)
Padang, Sindotime-Pj Wali Kota Padang, Andree Harmadi
Algamar menyebut, berdasarkan laporan pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK)-RI semester I tahun 2024, progres
penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kota Padang mencapai 79,79 persen dari
target 85 persen.
Ini sebagai bentuk upaya Pemko Padang dalam penyelesaian
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI).
“Kerja sama dari seluruh perangkat daerah sangat
diperlukan agar rekomendasi temuan segera ditindaklanjuti. BPK-RI membuka ruang
diskusi dari pertengahan bulan ini hingga akhir Desember 2024, kepada kepala
perangkat daerah untuk memaksimalkan kesempatan ini,” ujar Andree
dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Ruang Bagindo
Aziz Chan, Selasa (24/12/2024).
Ia menambahkan, menjelang akhir tahun anggaran, BPK-RI
kembali akan melakukan pemeriksaan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2024. Seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan dokumen
pertanggungjawaban secara lengkap untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kota Padang selama 10 tahun
berturut-turut.
“Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah menyusun
peraturan baru terkait prioritas pengawasan tahun 2025. Fokusnya meliputi
capaian indikator ekonomi makro, pelayanan standar minimal, dan tata kelola
pemerintahan melalui pelaksanaan MCP (Monitoring Center for Prevention),”
katanya.
Andree menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Setiap perangkat daerah diminta
memetakan risiko serta menyusun rencana pengendalian secara terintegrasi.
“Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) harus mampu memberikan jaminan kualitas, pembinaan, serta meningkatkan
efektivitas manajemen risiko. Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemko
Padang optimistis dapat mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan,” harapnya.(*/zoe)
