REWARD: Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah ketika meraih penghargaan untuk Sumbar beberapa waktu lalu.(pemprov sumbar)
Padang, Sindotime–Isu yang menyebutkan bahwa pembangunan di
Sumbar terhambat dalam 15 tahun terakhir, ditepis Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi. Dia menilai
bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak berdasarkan data
yang valid. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya asumsi tanpa bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.
“Sangat disayangkan ada anggapan yang mengatakan
pembangunan di Sumbar stagnan. Tudingan itu tidak berdasar dan hanya
mengandalkan spekulasi pribadi,” ujar Medi saat memberikan penjelasan di
Padang pada Sabtu (29/3).
Medi menekankan bahwa jika dilihat dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2024, Sumbar justru menunjukkan kemajuan yang signifikan,
terutama dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi.
Beberapa sektor penting yang mengalami kemajuan mencakup Indeks Daya Saing
Daerah, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Indeks Ketahanan Daerah.
Selain itu, indikator sosial dan ekonomi lainnya, seperti
tingkat kemiskinan, rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta
rata-rata lama sekolah di Sumbar, juga mengalami perbaikan. Bahkan berkat
pencapaian-pencapaian tersebut, Provinsi Sumbar menerima berbagai penghargaan
dari Pemerintah Pusat.
“Dibawah kepemimpinan Buya Mahyeldi, Sumbar telah
mencapai banyak kemajuan. Ini bukan hanya pendapat saya, tetapi data BPS yang
menunjukkan keberhasilan ini, dan penghargaan-penghargaan yang diterima daerah
kita menjadi bukti nyata,” ujar Medi.
Ia merinci beberapa indikator pembangunan yang mengukuhkan
prestasi Sumbar di tingkat nasional. Salah satunya adalah IPM Sumbar yang
mencapai angka 76,43, menduduki posisi kedua tertinggi di Pulau Sumatera dan
keenam di Indonesia. Sumbar juga mencatatkan angka Indeks Daya Saing Daerah
sebesar 3,70, yang menempatkannya sebagai yang terbaik di luar Pulau Jawa dan
Bali.
Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah Sumbar juga
menunjukkan angka yang positif, yakni 0,5, yang mengindikasikan stabilitas
ekonomi dan sosial. Di sektor kesejahteraan umum, tingkat kemiskinan di Sumbar
pada 2024 tercatat 5,42%, yang merupakan angka terendah dalam dekade terakhir.
Selain itu, angka ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) juga terbilang rendah, yaitu
0,287, serta perbaikan signifikan dalam nilai tukar petani.
Dalam hal perencanaan pembangunan, Sumbar berhasil meraih
Indeks Perencanaan Pembangunan sebesar 94,59, yang menempatkannya di posisi
kedua terbaik secara nasional, hanya sedikit tertinggal dari Jawa Barat.
Dari sektor pendidikan, Sumbar juga menunjukkan prestasi
yang membanggakan dengan IPM 76,43, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama
sekolah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Pencapaian ini juga tercermin dalam jumlah penghargaan yang
diterima oleh Sumbar. Pada tahun 2022, Sumbar meraih 28 penghargaan, namun pada
2024 jumlahnya melonjak menjadi 41 penghargaan, sebuah prestasi yang luar
biasa.
“Semua penghargaan ini adalah bentuk pengakuan dari
Pemerintah Pusat terhadap keberhasilan Provinsi Sumbar. Jadi, sangat aneh jika
ada yang masih beranggapan bahwa pembangunan di Sumbar stagnan,” ujar
Medi.
Medi mengajak semua pihak untuk melihat keberhasilan
pembangunan tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari pembangunan Sumber
Daya Manusia, sosial, dan ekonomi yang juga memiliki peran penting. Ia
memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar terbuka terhadap kritik dan saran,
tetapi harus didasari oleh data dan fakta yang objektif, bukan sekadar asumsi
yang berpotensi menyesatkan.
“Pemerintah Provinsi sangat menghargai kritik yang
konstruktif, asalkan berdasarkan data yang jelas dan terukur. Mari kita bekerja
sama untuk mempercepat kemajuan Sumbar di masa depan,” tutup Medi.(*/zoe)
