DIBANTU: Salah seorang warga penerima CBP di Kota Padang Panjang pada Jumat (25/7).(pemko padang panjang)
Padang Panjang, Sindotime–Sebanyak 2.405 Kepala Keluarga (KK) di 16 kelurahan di Kota Padang
Panjang menerima bantuan pangan berupa Cadangan
Beras Pemerintah (CBP) pada Jumat (25/7). Penyaluran dilakukan
secara serentak di masing-masing kelurahan, sebagai bagian dari program
nasional pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Bantuan ini merupakan alokasi
untuk bulan Juni dan Juli 2025, di mana setiap keluarga
mendapatkan 10 kilogram beras per bulan, sehingga totalnya mencapai 20 kilogram per KK selama dua bulan.
Upaya Jaga Ketahanan Pangan Masyarakat
Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian (Dispangtan) Kota Padang Panjang, Ade
Nafrita, menjelaskan bahwa program CBP bertujuan untuk
meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga beras
yang masih tinggi.
“Program ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan keluarga, khususnya bagi warga
kurang mampu. Harapannya, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari,” ujarnya saat penyaluran di Kelurahan Sigando.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Osman Bin Nur, serta Lurah Sigando, Erosen Adera.
Penerima Terbanyak di
Kampung Manggis
Berdasarkan data yang dihimpun
dari Dinas Sosial, Kelurahan
Kampung Manggis tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima
terbanyak dalam program ini. Sementara itu, di Kelurahan
Sigando, terdapat 112
KK yang menerima bantuan beras.
Respons Masyarakat Positif
Bantuan beras ini mendapat
sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga penerima manfaat, Hera Mahdani, mengaku sangat bersyukur atas perhatian
pemerintah.
“Alhamdulillah, bantuan ini
sangat membantu kami, terutama saat harga beras terus naik. Semoga program ini
bisa dilanjutkan ke depan,” ucapnya.
Sinergi Antar Instansi
Daerah
Penyaluran CBP dilakukan atas
kerja sama antara berbagai instansi di tingkat kota, termasuk Dinas Sosial,
Dispangtan, pemerintah kelurahan, serta elemen masyarakat. Program ini juga
menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengendalikan dampak inflasi pangan
dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga rentan.(*/zoe)
