Padang, Sindotime-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah mematangkan langkah menuju transformasi digital dalam sistem birokrasi. Mulai 1 Januari 2026, seluruh aktivitas administrasi di lingkungan Pemprov akan dilakukan sepenuhnya secara elektronik, tanpa lagi menggunakan dokumen fisik atau kertas.
Kebijakan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur, Senin (3/11). Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus siap meninggalkan sistem administrasi konvensional dan beradaptasi dengan sistem digital terpadu.
Baca juga : Diduga Peras Petugas Parkir…
“Mulai tahun depan, saya tidak akan menerima surat dalam bentuk fisik. Semua proses harus berjalan secara digital,” tegas Arry.
Untuk mendukung transisi tersebut, Pemprov Sumbar telah menyiapkan dua aplikasi utama, Srikandi, platform untuk surat-menyurat elektronik, dan e-Sign, sistem tanda tangan digital yang digunakan dalam persetujuan perjalanan dinas dan dokumen resmi lainnya.
Kedua aplikasi ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan ramah lingkungan.
Baca juga : ParagonCorp Raih…
Arry menjelaskan bahwa penerapan konsep paperless government bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan bagian dari upaya besar membangun birokrasi modern yang cepat, akuntabel, dan hemat sumber daya. Menurutnya, digitalisasi memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan kapan saja, sekaligus mengurangi biaya operasional serta dampak lingkungan akibat penggunaan kertas berlebih.
Sebagai penutup apel, Sekdaprov memberikan tiga hadiah apresiasi kepada peserta apel yang berhasil menjawab pertanyaan seputar core value ASN BerAKHLAK, sebagai bentuk motivasi dalam meningkatkan semangat kerja dan pemahaman nilai dasar aparatur negara.(*/zoe)
Sealnjutnya : Polisi Tangkap Pria Paruh Baya…
