Jakarta, Sindotime-Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perum BULOG dan PT Agrinas Pangan Nusantara, Komite II DPD RI menyoroti berbagai persoalan yang menghambat stabilitas pasokan dan harga pangan di sejumlah daerah.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, mengungkapkan bahwa distribusi beras ke pasar-pasar daerah masih berjalan lambat dan tidak merata. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan penumpukan stok di gudang sementara harga beras tetap tinggi.
baca juga : Ibu dan Anak Tewas Terpanggang…
“Masalah utama terletak pada ketidakseimbangan logistik dan distribusi. Selain itu, fasilitas penyimpanan yang terbatas turut memperparah kondisi di lapangan,” jelas Badikenita. Ia juga menilai bahwa kebijakan intervensi pasar sering menimbulkan dilema antara stabilisasi harga dan efisiensi operasional.
Dari wilayah timur Indonesia, Senator Graal Taliawo asal Maluku Utara menyoroti keterbatasan gudang penyimpanan BULOG di wilayahnya. “Setiap musim ombak tinggi, suplai pangan kami kerap terputus. Kami sangat membutuhkan gudang penyimpanan di setiap kabupaten untuk menjaga ketersediaan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Senator Elisa Ermasari dari Bengkulu menyoroti kualitas beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia menyampaikan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan mutu beras SPHP yang menurun.
“Berasnya sering berwarna kekuningan dan dianggap kedaluwarsa, sehingga masyarakat lebih memilih beras non-SPHP meski harganya lebih tinggi,” ungkapnya.
Baca juga : Dosen UNU Sumbar Kembangkan…
Wakil Ketua Komite II, Laode Umar Bonte, menambahkan keprihatinan atas maraknya temuan beras oplosan yang menggunakan karung BULOG. “Kami perlu tahu, apakah karung BULOG diperjualbelikan secara bebas atau ada praktik mafia beras di baliknya?” tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk segera membangun gudang BULOG di wilayah timur, termasuk Maluku dan Maluku Utara.
“Pembangunan gudang ini akan menjadi langkah strategis memperkuat cadangan pangan di daerah kepulauan,” ujar Rizal.
Terkait isu kualitas beras SPHP, Rizal menjelaskan bahwa beras yang beredar masih layak konsumsi, namun sebagian menggunakan karung lama sehingga tampak seolah sudah kedaluwarsa. BULOG juga telah membentuk Satgas Pengawasan Pangan yang rutin melakukan sidak pasar untuk mencegah penimbunan dan memastikan harga tidak melampaui HET.
“Kami juga menemukan adanya pemalsuan karung BULOG yang dijual di e-commerce. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.
Baca juga : Langgar Aturan, Tempat Hiburan Malam…
DPD RI Bahas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Bersama PT Agrinas
Dalam sesi lanjutan RDP, Komite II DPD RI berdialog dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang berfokus pada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Wakil Ketua Komite II, Abdul Waris Halid, mempertanyakan strategi dan perkembangan proyek lumbung pangan nasional yang dijalankan perusahaan. “Kami ingin mengetahui progres pembangunan gerai fisik pergudangan, koperasi merah putih, serta pengelolaan food estate di lahan seluas 425 hektare,” ujarnya.
Direktur Utama PT Agrinas, Joao Mota, menjelaskan bahwa perusahaan tengah berfokus pada pembangunan sistem pertanian modern dengan meningkatkan kapasitas petani, terutama petani muda. “Kami ingin menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berbasis teknologi,” kata Joao.
Menanggapi hal tersebut, Senator Dharmansyah Husein dari Bangka Belitung memberikan apresiasi atas visi dan misi yang disampaikan PT Agrinas. Namun, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
“Kami siap mendukung penguatan sektor pertanian nasional, tetapi tata kelola keuangannya harus akuntabel dan terbuka,” tutupnya.(*/zoe)
Selanjutnya : Minibus Terjun ke Jurang…
