Padang, Sindotime–Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Multi Stakeholder dalam Implementasi Early Warning System TV Digital untuk Penguatan Mitigasi Bencana di Sumatera Barat” digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat pada Selasa (18/11). Forum ini digelar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mengoptimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui sistem digital.
Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, membuka diskusi dengan menekankan bahwa FGD ini tidak hanya membahas aspek teknis penyiaran. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu membangun ekosistem penyiaran yang profesional, cepat merespons keadaan darurat, serta memprioritaskan keselamatan publik. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat diimplementasikan secara kolaboratif.
Baca juga : Grand Max Mengangkut Puluhan Galon Berisikan…
Dalam FGD, peran krusial media penyiaran dalam membentuk persepsi publik di tengah derasnya informasi digital turut mendapat perhatian. TB. Mohamad Yusuf Hidayat, mewakili TVRI Sumbar, memaparkan bagaimana lembaga penyiaran publik tersebut menjadi kanal resmi yang menyalurkan informasi dari BMKG, BNPB, dan BPBD.
Melalui Integrated Monitoring Room, TVRI dapat menayangkan informasi darurat secara real time dalam berbagai peristiwa besar seperti gempa 2009, Erupsi Marapi 2023, dan banjir bandang di Agam–Tanah Datar. Ia menegaskan bahwa TVRI menjaga akurasi dan tetap berpegang pada regulasi P3SPS agar informasi yang disampaikan aman, seragam, dan bebas hoaks.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Dr. Ir. Era Sukma Munaf, menyoroti pentingnya dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan sistem peringatan dini, mulai dari UU Nomor 24/2007 hingga Perda Sumbar Nomor 4/2023. Ia menjelaskan bahwa BPBD memanfaatkan platform seperti InaRISK untuk menganalisis potensi bencana secara cepat.
