Jakarta, Sindotime-Langkah strategis Pemprov Sumbar dalam memperkuat hak masyarakat atas informasi publik menjadi perhatian Pemprov Sumbar. Ini ditekankan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (18/11).
Tiga panelis, yakni Komisioner Komisi Informasi Pusat Syawaludin, akademisi Universitas Pertahanan Suwito, serta akademisi Universitas Tarumanegara Budi Utami. Turut mendampingi Wagub, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Rudy Rinaldy dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Tanti Endang Lestari hadir dalam kesempatan itu.
Baca juga : Percepat Arus Mobilitas, Lima Infrastruktur…
Dalam sesi bertajuk “Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Menjaga Hak Akses Masyarakat atas Informasi Publik”, Vasko menegaskan bahwa komitmen Sumbar terhadap keterbukaan informasi tidak berhenti pada pencapaian predikat “informatif”. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, serta akses informasi yang benar-benar mudah dijangkau oleh publik.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memperkuat kerangka hukum keterbukaan informasi melalui sejumlah regulasi, seperti Perda No. 3/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pergub No. 15/2020, serta Kepgub No. 065-673-2025 yang memasukkan keterbukaan informasi sebagai salah satu indikator kinerja perangkat daerah. Selain dasar hukum, pemerintah daerah juga mendorong publikasi aktif oleh seluruh OPD di berbagai platform digital. “Dengan begitu, keterbukaan informasi bukan hanya jargon, tetapi menjadi bagian dari kultur birokrasi,” ujar Wagub.
Vasko juga menyoroti berbagai inovasi digital yang sedang dikembangkan, salah satunya Dashboard Informasi Serta Merta Tematik. Dashboard ini mengintegrasikan data dari berbagai sektor tanpa menambah aplikasi baru, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan real time.
