Padang, Sindotime-Percepatan untuk memastikan Kota Padang menjadi salah satu daerah yang mendapat pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat, sebuah program strategis nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang. Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan langsung Ketua DPRD Padang, Muharlion, dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada Wakil Menteri Sosial RI pada akhir pekan lalu.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperjuangkan dukungan anggaran dan memastikan Kota Padang masuk ke dalam daftar penerima pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Upaya advokasi ini dilakukan karena penetapan lokasi pembangunan program nasional kerap melibatkan persaingan antar daerah. Dengan bertemu langsung Wamensos, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh posisi prioritas.
Baca juga : Warga Terdampak Banjir di Kota Padang Capai 27.433 Jiwa, Tertinggi di Koto Tangah
Menurut Muharlion, Sekolah Rakyat merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar seluruh kabupaten dan kota menyediakan akses pendidikan dan layanan sosial yang setara bagi masyarakat. Saat ini, dari total target awal 166 Sekolah Rakyat, sebanyak 104 unit sudah selesai dibangun. Masih tersisa 62 lokasi lain yang direncanakan untuk direalisasikan pada 2026. Selain itu, pemerintah pusat juga menargetkan tambahan pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, sehingga peluang Kota Padang untuk masuk ke dalam kuota pembangunan masih terbuka lebar.
Agar Padang dapat terpilih, pemerintah daerah diminta segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan teknis. Salah satu syarat utama adalah ketersediaan lahan minimal 6,7 hektare dengan kondisi topografi yang memenuhi standar—kemiringan lahan tidak boleh melebihi 10 persen. Pemko Padang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp18 miliar untuk pembebasan lahan dan kebutuhan pendukung lainnya.
