Oleh: Ronald Ellyza Eka Putra
(Sekretaris DPC Organda Kabupaten Padang Pariaman)
SINDOTIME.COM-Kebijakan subsidi transportasi pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Namun dalam praktiknya, subsidi yang tidak dirancang secara menyeluruh dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan, bahkan mengancam keberlangsungan moda transportasi lain yang melayani masyarakat.
Fenomena tersebut pernah terjadi dan masih menyisakan dampak panjang di Sumatera Barat. Selama bertahun-tahun, kereta api mendapatkan dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO). Kebijakan ini tentu memiliki tujuan mulia, yakni memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi dengan tarif yang terjangkau. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut.
Persoalannya muncul ketika subsidi hanya terkonsentrasi pada satu moda transportasi, sementara moda lain harus bertahan dengan mekanisme pasar sepenuhnya. Dalam teori ekonomi transportasi, kondisi seperti ini dikenal sebagai distorsi kompetisi. Ketika dua moda melayani pasar yang relatif sama tetapi hanya satu yang memperoleh dukungan fiskal secara signifikan, maka keseimbangan persaingan akan berubah.
Penumpang secara rasional memilih moda yang lebih murah, sementara operator lain harus menghadapi penurunan pendapatan tanpa memperoleh kompensasi kebijakan yang setara. Akibatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan angkutan. Dampaknya menjalar kepada pengemudi, awak kendaraan, pemilik usaha kecil yang bergantung pada aktivitas transportasi, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau moda bersubsidi.
Di Sumatera Barat, banyak operator angkutan jalan raya mengalami tekanan yang berat akibat perubahan struktur pasar tersebut. Armada berkurang, trayek menyusut, dan sebagian perusahaan yang dahulu menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat menghadapi kesulitan mempertahankan operasionalnya. Pelajaran dari pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam merancang kebijakan transportasi masa depan.
Pemerintah tidak boleh terjebak pada pendekatan yang hanya berorientasi pada satu moda. Yang dibutuhkan adalah pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi, di mana setiap moda memiliki fungsi yang saling melengkapi, bukan saling mematikan. Dalam konteks itu, pengembangan kawasan aglomerasi PALAPA (Padang–Lubuk Alung–Pariaman) menghadirkan peluang baru. PALAPA merupakan kawasan yang memiliki karakteristik mobilitas yang sangat kompleks.
