Sementara itu, kebutuhan pelayanan di wilayah lain masih menunggu perluasan. BNNP Sumbar tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanahdatar, dan Dharmasraya.
Kesenjangan lebih mencolok terlihat pada fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang masih aktif memberikan pelayanan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam penanganan narkoba. Ketika jumlah kawasan rawan terus bertambah dan potensi keterpaparan masyarakat cukup besar, kapasitas pelayanan pemulihan justru masih sangat terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BNNP Sumbar meminta pemerintah kabupaten dan kota ikut menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah. Dukungan ini diperlukan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak kesulitan memperoleh layanan pemulihan hanya karena keterbatasan fasilitas di wilayah tempat tinggalnya.
Pendidikan dan Desa Jadi Benteng Pencegahan
Selain memperluas rehabilitasi, BNNP Sumbar mendorong pencegahan melalui jalur pendidikan. Edukasi antinarkoba dinilai perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman dan kemampuan mengenali bahaya penyalahgunaan narkotika.
Saat ini, integrasi materi antinarkoba mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan. Program tersebut direncanakan diperluas ke sejumlah mata pelajaran, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk jenjang SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta mengambil langkah serupa sesuai kewenangannya dengan memasukkan edukasi antinarkoba ke lingkungan PAUD, TK, SD, hingga SMP.
Upaya pencegahan juga diarahkan hingga tingkat nagari dan desa melalui penguatan program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. BNNP mengusulkan kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan di tengah masyarakat.
Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi membangun keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman narkoba di lingkungan masing-masing.
Vasko menegaskan, seluruh persoalan yang terungkap dalam rapat koordinasi harus ditindaklanjuti dengan keputusan dan program nyata. Ia tidak ingin pemerintah kabupaten dan kota hanya berhenti pada penyampaian komitmen tanpa tindakan yang terukur.
“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.












