Padang

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Tantangan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan Jadi Sorotan

×

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Tantangan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
(foto : pemko padang)

SINDOTIME.COM – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan agenda pembangunan pada 2027. Meski demikian, Pemko Padang bersama DPRD Kota Padang akhirnya menyepakati APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (20/11/2026). Persetujuan anggaran ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan, termasuk pembenahan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye bersama Osman Ayub dan Jupri. Hadir dalam sidang tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran pejabat Pemko Padang dan pimpinan instansi terkait.

Selain menyepakati APBD 2027, rapat paripurna juga membahas tiga agenda penting, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, serta pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Baca Juga  Peduli Kesehatan Calon Pengantin, FKPI-Kemenag Teken MoU

Dalam program legislasi tersebut, Pemko Padang mengajukan 19 rancangan peraturan daerah. Sebanyak tiga Ranperda merupakan regulasi rutin yang berkaitan dengan siklus keuangan daerah, yaitu pertanggungjawaban APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan APBD 2028.

Sementara itu, 13 Ranperda lainnya merupakan usulan lanjutan, di antaranya pengelolaan sampah, perlindungan penyandang disabilitas, kawasan tanpa rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2055.

Adapun tiga Ranperda baru yang diusulkan mencakup penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan jaringan utilitas perkotaan, serta pemberian insentif dan disinsentif terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan perkotaan.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan dan masukan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ia mengakui, keterbatasan ruang fiskal mengharuskan pemerintah lebih cermat menentukan program yang mendapat prioritas pendanaan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama. Pemko Padang juga akan mencari alternatif pembiayaan lain agar agenda pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

Baca Juga  Utamakan Musyawarah Mufakat dalam Musda IX LKAAM Padang

“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.

Di sisi lain, pemerintah kota juga menargetkan anggaran pembangunan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Revitalisasi kawasan perdagangan dan sejumlah destinasi unggulan dinilai penting untuk memperluas aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Fadly menyebut Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, wilayah pinggir pantai, serta pengembangan gastronomi sebagai potensi ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” tegasnya.