SINDOTIME.COM–Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang digelar pada Senin (6/4) fokus pembahasan pada penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, DPRD menyatakan menerima dan menyetujui laporan yang telah disampaikan pemerintah kota.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD, Muharlion, bersama para wakil ketua. Turut hadir dalam rapat ini Fadly Amran dan Maigus Nasir, unsur pimpinan daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, serta elemen masyarakat seperti LKAAM dan MUI.
Dalam keterangannya, Muharlion menegaskan bahwa rapat telah memenuhi ketentuan kuorum sesuai tata tertib yang berlaku. Dari total 45 anggota dewan, sebanyak 27 orang hadir dan tercatat secara resmi, sehingga sidang dapat dilaksanakan dan menghasilkan keputusan yang sah.
Agenda ini merupakan kelanjutan dari penyampaian LKPJ oleh wali kota pada 6 Maret 2026. Sebelum sampai pada tahap paripurna, pembahasan telah dilakukan secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) 1 hingga 4. Proses tersebut mencakup rapat internal, kunjungan kerja lapangan, serta diskusi intensif bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan evaluasi yang komprehensif.
Hasil pembahasan kemudian disampaikan oleh juru bicara gabungan pansus, H. Iskandar. Laporan tersebut memuat berbagai catatan penting, mulai dari apresiasi atas capaian kinerja pemerintah kota, kritik terhadap sejumlah kekurangan, hingga rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan penghargaan atas kerja DPRD, khususnya tim pansus, yang telah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari legislatif akan dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
